jpnn.com, BERAU - Pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) alias pemekaran.
Calon Kabupaten Berau Pesisir Selatan (BPS) yang telah diusulkan oleh Pemkab dan DPRD Berau sejak tahun 2013 silam, ikut terkatung-katung lantaran kebijakan moratorium pemekaran.
BACA JUGA: Tagih Janji Jokowi, Gaungkan Lagi Pembentukan Daerah Otonom Baru
Tim pemekaran BPS, Akmal mengatakan pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Namun, moratorium tersebut ditujukan bagi daerah yang baru akan melakukan pengajuan. Sehingga moratorium yang dilakukan pemerintah tak berpengaruh dalam mendorong BPS menjadi DOB.
“Moratorium itu berlaku hanya untuk membatasi supaya daerah lain tidak mengajukan pemekaran lagi. Sementara untuk BPS dan daerah lainnya yang sudah mengajukan atau mengusulkan tidak masalah,” katanya.
BACA JUGA: Gubernur Kalbar Apresiasi Pemerintah Bahas Lagi Pemekaran Daerah
BACA JUGA: Masih Ada 314 Usulan Pemekaran Daerah, tapi Maaf...
Selama ini, lanjut dia, tim pemekaran BPS sudah menyelesaikan semua persyaratan pemekaran. Seperti proses administrasi yang sudah selesai sejak tahun 2010 hingga 2014. Meski belum bisa dipastikan BPS bakal jadi DOB. Namun dirinya tetap optimistis proses BPS menjadi DOB akan mulus. Sebab, secara administrasi, sudah lengkap.
BACA JUGA: Masih Ada 314 Usulan Pemekaran Daerah, tapi Maaf...
“Daerah BPS ini juga masuk daerah perbatasan dan daerah strategi pembangunan nasional. Makanya kami optimistis lolos jadi DOB,” terangnya.
Di sisi lain, saat ini BPS disebutnya masuk dalam jejeran 100 daerah yang menjadi prioritas DOB. “Kalau aturan itu ditandatangani, maka sudah bisa disahkan DOB itu. Awalnya akan menjadi DPOB (Daerah Persiapan Otonom Baru), lalu dilanjutkan statusnya jadi DOB,” tuturnya.
Lebih lanjut, Akmal juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghadiri rembuk nasional calon daerah pemekaran bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Forkonas PP-DOB (Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB) di Gedung MPR, Jakarta, 11 Maret mendatang.
“Alhamdulillah saat ini dukungan politik baik dari bupati, DPRD hingga gubernur sudah tidak ada masalah. Masyarakat pesisir juga ingin cepat BPS jadi DOB, bahkan Talisayan diproyeksikan menjadi ibu kota BPS karena letaknya yang strategis,” pungkasnya. (arp/asa)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Ada 12 Usulan Pemekaran Provinsi, tapi Maaf...
Redaktur & Reporter : Soetomo