jpnn.com - JAKARTA - Sekjen Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda), Andriansyah berharap pemerintah segera mengeliminasi keberadaan angkutan ilegal atau omprengan yang masih bebas beroperasi. Pasalnya, keberadaan angkutan ilegal membuat persaingan bisnis angkutan umum menjadi tidak seimbang.
Dari pengamatan Organda, omprengan banyak melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
BACA JUGA: Langgar Kenaikan Tarif, Bus tak Boleh Beroperasi 6 Pekan
"Mengeliminasi ini tindakan tegas penegak hukum, karena ini sangat merugikan masyarakat dan tidak terjamin kepemilikannya, baik dari sisi asuransi maupun penanggung jawabnya tidak terdaftar," papar Andrian, Jumat (24/10).
Menurutnya, untuk memusnahkan omprengan dari pasar angkutan umum, pemerintah dapat memberikan insentif, seperti insentif pengoptimalisasian revitalisasi angkutan umum agar bisa bersaing dengan omprengan.
BACA JUGA: Bus Seenaknya Naiknya Tarif, Pelanggar Naik 15 Persen
"Kalau tidak, otomatis ini akan berat menghapuskan angkutan umum yang ilegal, karena dia (omprengan) tidak perlu izin, tidak perlu memiliki kewajiban registrasi, SPM, administrasi lainnya seperti membayar asuransi. Ini tentu mengurangi pendapatan angkutan umum yang legal," serunya. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Permen Perpanjangan Kontrak Migas Harus Bersinergi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akhir Pekan, IHSG Gagal Bertahan di Zona Hijau
Redaktur : Tim Redaksi