jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membatalkan penyelenggaraan asesmen nasional (AN) selama kondisi masih pandemi Covid-19.
Menurut Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri, kondisi pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
BACA JUGA: Jelang Asesmen Nasional, Ini Imbauan Kemendikbudristek untuk Siswa, Guru, dan Kepsek
Dampak signifikan pandemi terhadap dunia pendidikan adalah ancaman learning loss, meningkatkan angka putus sekolah jenjang SD seperti di Aceh, Jawa Timur, Maluku Utara, NTB, NTT, dan Papua Barat.
"PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang sudah 1,5 tahun dilaksanakan masih belum efektif," ujarnya, Sabtu (31/7).
BACA JUGA: Survei P2G: 23,5% Orang Tua Tidak Setuju Anaknya Disuntik Vaksin Covid
P2G melihat PJJ melahirkan problematika makin besarnya fakta ketimpangan digital.
Sehingga ada siswa dan guru yang sanggup melaksanakan proses pembelajaran.
BACA JUGA: Selamat, Berkas 543.079 Pelamar PPPK Guru Memenuhi Syarat
Di sisi lain banyak siswa dan guru yang tak dapat melakukan PJJ.
Anggota Dewan Pakar P2G Suparno Sastro menambahkan sesuai data Kemendikbudristek sebanyak 20,1 persen siswa dan 22,8 persen guru tak memiliki perangkat TIK seperti gawai, komputer dan laptop selama PJJ.
Suparno melanjutkan dengan fakta ketimpangan digital selama PJJ, Permendikbud Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional Pasal 5 Ayat 4, justru menambah ketimpangan menjadi diskriminasi baru bagi siswa.
Yakni prasyarat AN harus dilaksanakan di tempat yang memiliki akses internet.
Realitanya ada sekitar 120 ribu SD yang belum memiliki TIK (komputer) minimal 15 paket.
Termasuk 46 ribu sekolah yang sama sekali tidak punya akses internet bahkan aliran listrik.
Belum ditambah kualitas sinyal internet yang buruk di beberapa wilayah.
PJJ yang tak efektif, ketimpangan digital yang makin menganga, akses, dan kualitas jaringan internet pendukung PJJ yang belum berubah signifikan, berakibat angka putus sekolah meningkat selama PJJ, dan ditambah kompetensi guru dalam melaksanakan pedagogi digital yang masih rendah, semestinya menjadi fokus pembenahan Kemendikbudristek bersama lintas kementerian lain serta pemerintah daerah (pemda).
"Oleh karena itu, pelaksanaan AN belum dibutuhkan saat ini, ada prioritas lain yang lebih besar yang penting dan mendesak dibenahi," kata Suparno.
P2G berharap ada grand strategi dari Kemendikbudristek untuk mengantisipasi dan menanggulangi semua ini.
Jangan sampai berakibat pada bencana demografi yang ditanggung nanti. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad