jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman RI mendorong pemerintah mengaudit posisi stok serta kapasitas seluruh pergudangan Badan Logistik (Bulog).
Hal ini untuk menjelaskan ketersediaan dan data terkait stok beras negara.
BACA JUGA: Buwas Ogah Hadir di Rakor, Begini Respons DPR
"Pemerintah harus lakukan audit stok Bulog, termasuk kapasitas gudangnya untuk mengetahui situasi sebetulnya seperti apa. Apakah memang stoknya berlimpah, apakah gudangnya cukup atau tidak," kata anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (22/9).
Alamsyah juga menilai perlunya data kapasitas gudang-gudang Bulog.
BACA JUGA: Moeldoko Koreksi Alasan Buwas soal Impor Beras
Kemudian, rata-rata produksi beras nasional yang masuk, untuk kemudian diimbangi dengan kebutuhan yang harus diimpor.
Selain itu, diperlukan juga evaluasi stok beras di pasaran dan tempat-penggilingan.
BACA JUGA: Bamsoet Imbau Komisi Terkait Panggil Buwas dan Enggar
"Dari situ nantinya akan terlihat semuanya, berapa yang diserap dari petani, berapa stok di pasaran, dan berapa kebutuhan nasional. Kemudian dihitung kebutuhan impornya berapa. Karena impor ini kan untuk menutupi devisit neraca beras," tuturnya.
Alamsyah juga meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera merilis hasil perhitungan data produksi beras yang telah dilakukan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA).
Terkait dengan polemik yang terjadi antara Direktur Utama Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Alamsyah berharap ada koordinasi dan komunikasi antarlembaga.
"Sepertinya ada model komunikasi yang tidak klir, yang berawal dari pengambilan keputusan di Rakortas. Di mana di dalam sudah disepakati, tapi di luar saling sanggah," kata Alamsyah. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjelasan Moeldoko soal Pentingnya Impor Beras
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga