jpnn.com, JAKARTA - Istana kepresidenan mengisyaratkan dukungan kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang berseteru dengan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso perihal kebijakan impor beras. Menurut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Indonesia memang masih perlu mengimpor beras demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Bagaimana perkembangan secara realitas, kita masih perlu impor," kata Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakartapada Kamis (20/9).
BACA JUGA: Moeldoko: Tidak Semua Honorer Harus jadi Pegawai Negeri
Moeldoko menjelaskan, Indonesia perlu mengimpor beras karena adanya penyusutan lahan persawahan. Data terakhir menunjukkan penyusutan luas lahan persawahan mencapai 24 persen.
"Jadi memang secara ilmiah penyusutan (karena) pembangunan jalan tol, kawasan industri yang dibuka, kawasan perumahan itu mengurangi tanah-tanah itu. Sehingga secara logika data kebutuhan beras nasional yang tidak bisa diproduksi sepenuhnya oleh kita," tutur Moeldoko.
BACA JUGA: Moeldoko Mengaku Tak Mengerti Kasus Century
Menyikapi penyusutan lahan tersebut, tutur Moeldoko, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga telah melakukan sejumlah upaya. Antara lain membuka lahan persawahan baru di luar Jawa.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan intensifikasi produksi sehingga dikenal istilah tiada hari tanpa panen. "Bahwa faktor cuaca, faktor hama, faktor yang lain-lain sangat memengaruhi produktivitas, sehingga kita masih memutuhkan impor. Persoalannya adalah impor itu tidak boleh pada saat petani mau panen," tegasnya.
BACA JUGA: Kemendag Pasrahkan Impor Beras kepada Bulog
Mantan Panglima TNI yang kini memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menambahkan, tidak boleh ada impor beras saat petani akan panen. "Saya selaku ketua HKTI juga marah dong saya harus memperjuangkan petani saya," terangnya.
Mantan tentara asal Kediri, Jawa Timur itu menjelaskan, impor bisa dilakukan ketika ada indikasi cadangan nasional tidak mencukupi. Sedangkan saat ini kebutuhan beras nasional mencapai 2,4 juta ton per bulan.
"Kalau sudah bahaya, mepet (cadangan beras, red) harus ada upaya untuk impor. Jadi kita tidak boleh mengatakan tidak impor, harus dilihat realistis sesuai kebutuhan yang ada di lapangan," tegasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana di Balik Asia Sentinel? Johan Budi: Jauh Sekali
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam