jpnn.com, CISARUA - Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan sekarang saatnya Indonesia melakukan perbaikan-perbaikan hukum.
Sebab, ujar dia, hukum di Indonesia masih banyak menganut paham yang dibangun penjajah Belanda.
BACA JUGA: DPD Harus Mendukung Pola Baru Pendistribusian Dana Desa
Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dan membuka Seminar Nasional Hukum dan Konstitusi bertajuk Ekonomi Pancasila yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAFH) Universitas Diponegoro (Undip) di Cisarua, Jawa Barat, Rabu (6/12).
"Banyak masih standar hukum ganda yang dilakukan dalam kepentingan penjajah," kata pria yang karib disapa Oso itu.
BACA JUGA: Di DPD RI, Jokowi Tegaskan Komitmennya Atasi Ketimpangan
Karena itu, Oso menilai memang pantas seminar ini digelar supaya diteliti dan dibangun kembali kekuatan hukum nasional melalui Alumni Undip ini.
"Kebangkitan hukum nasional harus memang dibangun. Ini yang saya sebut kebangkitan hukum," katanya.
BACA JUGA: DPD Jual Potensi Daerah ke Luar Negeri Lewat RDM di Bintan
Menurut Oso, hukum memang sangat penting untuk ditegakkan. Dia mengatakan, negara ini terganggu Pancasila-nya karena hukum tidak ditegakkan secara murni.
Dia mencontohkan, misalnya ketika ada proses hukum yang terkait orang-orang politik, kemudian datanglah lobi-lobi meminta agar tidak diproses.
Alasannya karena kasus hukum itu lebih bernuansa politis. Lantas, penegak hukum pun bersikap daripada ribut maka coba diselesaikan secara politis.
"Ini tidak betul, hukum tidak bisa diselesaikan secara politis. Itu sebabnya, tegakkan hukum itu sekarang," kata wakil ketua MPR itu.
Paling menyedihkan, kata Oso, hukum dipermainkan dengan mudah dan dipertontonkan di muka umum. Seolah-olah masyarakat tidak mengerti hukum. "Ini sangat menyedihkan. Padahal kita bangun negara kita berlandaskan hukum. Filosopi bangsa kita negara hukum," ungkapnya.
Oso menambahkan, memang kebenaran hukum yang sesungguhnya ada di akhirat. Kalau di dunia ini, orang salah secara hukum bisa bebas. Sebaliknya, orang yang seharusnya bebas bisa salah dan terhukum. Karena itu, Oso berujar, kalau mau menegakkan hukum di dunia ini tetap harus menggunakan hati nurani.
"Keputusan hukum berdasarkan hati nurani akan memberikan keadilan bagi anak bangsa," ungkap Oso.
Dia pun lantas mengutip pepatah yang intinya pengalaman lebih penting daripada gelar. Oso mencontohkan, ada yang hanya mengandalkan titel hukumnya, namun pada dasarnya tidak mengerti hukum. Ada yang titel hukumnya tidak tinggi, tapi karena berjalan berdasarkan pengalamannya hukum maka orang tersebut lebih paham.
"Di samping rel hukum yang harus ditaati, harus ada hati nurani. Tapa nurani, tanpa rasa hati dan hanya berdasarkan logika dan pikiran dia tidak pernah menempatkan hukum yang benar," katanya.
Dia menegaskan hukum juga tidak mengenal asal usul. Namun, hukumlah yang menentukan jalan negara ini.
Oso mengatakan, pada masa perjuangan para pahlawan berkorban tanpa melihat dan mempertanyakan asal usul. Pahlawan tidak pernah mempersoalkan agama, asal suku, warna kulit, dan lainnya. "Yang ada kesepakatan nasional yakni kita mau merdeka. Kalau merdeka, akan bikin rakyat makmur, rakyat tidak terjajah," paparnya.
Sekarang, Oso menegaskan, perjuangan para pahlawan harus diteruskan. Termasuk dalam penegakan hukum yang tentu tidak boleh memandang asal usul.
"Sekarang yang dicari bukan pahlawan yang untuk berperang, tapi yang memakmurkan, mensejahterahkan rakyat dan menegakkan hukum," kata senator asal Kalimantan Barat itu.
Hadir mendampingi OSO, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, anggota DPR dari Bangka Belitung Tellie Gozali. Seminar dihadiri Ketua IKAFH Undip yang juga Jampidum Kejagung Noor Rochmad, serta puluhan peserta. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Mervin Akan Berkunjung ke LNG Tangguh Bintuni
Redaktur & Reporter : Boy