jpnn.com - OTORITA Asahan telah menjadi bagian penting dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selama 30 tahun.
Dulunya, Otorita Asahan dibentuk sebagai badan yang mewakili pemerintah RI dalam pengelolaan Inalum, sedangkan pihak Jepang membentuk Nippon Asahan Aluminium (NAA).
BACA JUGA: Tiket Bandung dan Jogja Paling Banyak Dibeli
Nah, setelah dipastikan Inalum 100 persen menjadi milik pemerintah RI, mau diapakan Otorita Asahan ke depan?
Berikut wawancara wartawan JPNN, Soetomo Samsu, dengan Ketua Otorita Asahan yang juga kandidat Dirut PT Inalum, Effendi Sirait, di Jakarta, kemarin (17/12).
BACA JUGA: Kemenhub Ancam Ambil Alih Pelayanan Pelindo II
Inalum sudah 100 persen milik pemerintah RI, bagaimana nasib Otorita Asahan ke depan?
Otorita Asahan itu memang pada akhirnya akan berakhir tugasnya tapi belum sekarang, karena masih ada masa transisi. Otorita Asahan masih berperan dalam rangka transisi pengelolaan Inalum, dari yang lama ke yang baru (dikelola BUMN, red).
Jika nanti Inalum sudah dikelola penuh oleh BUMN, Otorita Asahan dibubarkan?
Belum ada keputusan. Tapi jika nanti Inalum sudah dikelola BUMN, maka ada dua kemungkinan, yakni pertama Otorita Asahan dilikuidasi. Yang kedua, diarahkan menjadi lembaga yang diperlukan dalam rangka pengembangan Inalum ke depan. Kita tinggal menunggu kebijakan pemerintah, Otorita Asahan ini mau diapakan.
BACA JUGA: Dirut Garuda Indonesia Minta Harga Tiket Segera Naik
Apa yang harus diurus Otorita Asahan di masa transisi pengelolaan Inalum?
Di masa transisi ini terutama dalam hal pengelolaan lahan. Lahan-lahan yang ada di Asahan itu (yang menjadi area Inalum, red), HPL-nya masih atas nama Otorita Asahan. Ini masih perlu arahan dari pemerintah, apakah lahan akan diserahkan langsung ke Inalum, atau diserahkan dulu ke negara, baru diserahkan ke Inalum. Jadi Otorita Asahan masih mengelola lahan yang ada di sana.
Seberapa luas lahannya sehingga perlu diurus di masa transisi?
Lahan Inalum itu ada sekitar 1.400 hektar. Itu antara lain untuk lahan yang ditempati pabrik Inalum, perumahan, pelabuhan, PLTA. Itu total termasuk area sekitar Sungai Asahan. ITu semua sertifikat HPL-nya masih atas nama Otorita Asahan.
Hanya itu saja yang diurus Otorita Asahan di masa transisi?
Tidak. Ada tugas-tugas lain yang sifatnya transisi. Dulu Inalum itu kan punya master agrrement dengan PLN, Inalum menyerahkan 45 hingga 90 MW listrik ke PLN. Kita kawal ini agar listrik tetap diberikan ke PLN sampai ada kebijakan terbaru dari pemerintah soal listrik ini. Begitu juga soal Danau Toba, itu kan airnya untuk PLTA. Harus tetap ada yang mengawal di masa transisi ini, harus tetap ada yang mengawasi. Sebelum ada lembaga baru yang tugasnya mengawasi Sungai Asahan untuk PLTA ini, maka Otorita Asahan masih akan melakukan pengawasan.
Ada peluang Otorita Asahan tetap dipertahankan dengan tugas baru?
Setelah dilakukan kajian, ya itu tadi, ada dua opsi. Pertama, dilikuidasi setelah 30 tahun keberadaannya. Kedua, menjadi embrio lembaga baru dengan tugas-tugas baru, yang dianggap perlu oleh pemerintah. Yang jelas, di sana nanti itu kan menjadi kawasan pengembangan pelabuhan, kawasan industri, dan sebagainya. Suatu saat pasti perlu lembaga khusus.
Ada wacana Otorita Asahan diambil alih pemda, menjadi semacam lembaga penghubung untuk mengurus Inalum, sekaligus untuk menyelamatkan karyawannya. Tanggapan Anda?
Karyawan Inalum itu kan tidak banyak, cuma 47 orang. Yang masih muda-muda ada sekitar 30 persennya. Yang lain itu sudah masuk masa persiapan pensiun.(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, DPR Kritisi Ratifikasi FCTC
Redaktur : Tim Redaksi