jpnn.com, JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang diduga melibatkan orang kepercayaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun legislator jangan dikait-kaitkan dengan kelembagaan DPR.
“Saya kira kita ini urusannya bukan urusan institusional tetapi urusan individual,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (8/8).
BACA JUGA: KPK Sebut Transaksi Suap Impor Bawang Gunakan Money Changer
Sebelumnya diberitakan, KPK mengamankan orang kepercayaan anggota DPR dalam sebuah OTT Rabu (7/8) malam. Selain itu, KPK kemudian menjemput anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra. Saat ini, semua yang diamankan masih diperiksa KPK, termasuk importir bawang. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk memutuskan apakah pihak yang diamankan itu menjadi tersangka atau tidak.
BACA JUGA: Semalam Bu Mega Sudah Mengingatkan, Ternyata Ada Kader PDIP Terjaring OTT KPK
BACA JUGA: Semalam Bu Mega Sudah Mengingatkan, Ternyata Ada Kader PDIP Terjaring OTT KPK
Sebelumnya, KPK juga membongkar praktik dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi VI Bowo Sidik Pangarso. Bowo diduga menerima uang dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat Indung. Menurut Fadli, kasus-kasus yang dibongkar KPK yang diduga melibatkan anggota DPR ini tidak ada hubungan dengan institusi maupun komisi yang membidangi industri, investasi dan persaingan usaha.
BACA JUGA: Kirim Tim ke Bali, KPK Tangkap Anggota DPR dari PDIP
“Jadi, bukan yang bersifat institusional baik itu DPR termasuk Komisi VI DPR,” ungkap dia.
Fadli menegaskan, pimpinan parlemen tentu tidak bisa membatasi urusan individual anggota DPR. Dia menegaskan, pimpinan hanya bisa memberikan imbauan saja.
“Saya kira itu urusan individual,” tegas wakil ketua umum Partai Gerindra itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Disebut Ciduk Orang Kepercayaan Anggota DPR, Fadli Zon: Banyak Pemburu Rente Impor
Redaktur & Reporter : Boy