jpnn.com, JAKARTA - Guru lulus PG optimistis PPPK 2023 akan berpihak kepada prioritas satu (P1).
Keyakinan tersebut setelah Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bertemu MenPAN-RB Azwar Anas, Kemenkeu, dan Kemendagri pada Jumat (5/5).
BACA JUGA: 2 Langkah Penting BKN agar Makin Banyak Honorer jadi PPPK, Isu Utama Sistem Ranking
"Pertemuan Mas Nadiem (mendikbudristek) dengan tiga kementerian menjadi kabar baik bagi guru lulus PG," kata Ketum Forum Guru honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih kepada JPNN.com, Minggu (7/5).
Heti masih ingat pernyataan Mas Nadiem di HUT ke-77 PGRI pada 3 Desember 2022 bahwa ada tiga kebijakan yang akan ditempuh pada seleksi PPPK guru 2023.
BACA JUGA: Kuota PPPK Guru 2023 Sebanyak 601.286, Usulan Pemda hanya Sebegini, P1 Bisa Gigit JariÂ
Ketiga kebijakan yang dimaksud adalah jika pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut.
Kedua, Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN PPPK tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan.
BACA JUGA: Fakta Mencengangkan Alasan Pengisian DRH NIP PPPK Guru 2022 Diperpanjang, Oh Teganya
Anggaran PPPK hanya untuk guru PPPK tahun depan.
Ketiga anggaran PPPK akan ditransfer kepada pemda setelah guru honorernya diangkat.
"Kami yakin ketiga kebijakan yang sudah direstui Presiden Joko Widodo itu ikut dibahas dalam pertemuan empat kementerian tersebut," ujarnya.
Top up formasi oleh pemda ini, kata Heti menjadi kunci utama dalam seleksi PPPK 2023, di samping anggaran.
Sebab, sampai saat ini guru lulus PG tanpa formasi PPPK 2022 masih waswas jika tidak terakomodasi di 2023.
Kekhawatiran itu bertambah setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengungkapkan per 1 Mei, usulan kebutuhan formasi PPPK guru 2023 dari pemda hanya 266.560.
Sementara, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan kuota PPPK guru 2023 sebanyak 601.286.
"Semoga Mas Nadiem memenuhi janjinya dan kami yakin itu. Saya akan mengirimkan karangan bunga untuk Kemendikbudristek kalau P1 tuntas tahun ini," cetusnya.
Heti menegaskan seluruh P1 akan mendukung para pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan bagi guru honorer dalam perekrutan PPPK 2023.
Sebenarnya, kata Heti, FGHNLPSI sudah mengajukan surat permintaan audiensi kepada KemenPAN-RB dan Kemendikbudristek.
Dia berharap permintaan audiensi itu dikabulkan MenPAN-RB Azwar Anas dan Mendikbudristek Nadiem Makarim agar bisa berdiskusi langsung.
Sebelumnya, Menteri Anas mengajak mendikbudristek, Kemenkeu dan Kemendagri berdiskusi mencari solusi alternatif yang terbaik bagi honorer termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,.
Menteri Anas berharap harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
“Dan, ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” ungkap Menteri Anas.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nadiem mengatakan jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru honorer ini.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.
“Kami ingin lebih banyak lagi guru honorer yang layak menjadi PPPK. Dan juga kami memikirkan bagaimana ke depannya menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” tutur Mas Nadiem, sapaan akrabnya.
Selain bersama Nadiem, rapat ini juga diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru.
Dia menyebutkan sudah ada BOS dan alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah.
"Ini kami lagi mencari cara bagaimana pengadaan ASN ini sesuai kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat pengadaannya. Artinya, betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan," kata Suahasil.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya. Kemudian, dicari formulasi dan solusi terbaik hingga semuanya bisa berjalan.
Untuk diketahui, usulan formasi PPPK 2023 dibuka KemenPAN-RB sejak 20 Maret dan sudah ditutup pada 30 April mendatang.
Menurut Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani, total kebutuhan guru PPPK 2023 sebanyak 601.286.
Angka itu merupakan akumulasi sisa kebutuhan formasi PPPK 2022 sebanyak 531.524 dan guru ASN yang pensiun tahun 2024 sebanyak 69.762.
Untuk memenuhi formasi tersebut, Dirjen Nunuk meminta pemda yang memiliki guru honorer segera mengusulkan formasi tahun 2023.
Sebab, tanpa ada usulan pemerintah sulit menyelesaikan masalah guru honorer.
"Pemda yang memiliki guru honorer terutama prioritas satu (P1) sebaiknya mengusulkan formasi semaksimal mungkin agar guru lulus PG tanpa formasi PPPK 2021/2022 bisa terakomodasi di PPPK guru 2023," terangnya.
Sejak 2021, Kemendikbudristek sudah menyediakan kuota 1 juta PPPK guru. Namun pada 2022, usulan formasi pemda hanya sekitar 300 ribuan. Jauh lebih sedikit dibandingkan usulan 2021 yang mencapai 500 ribuan. (esy/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad