jpnn.com, JAKARTA - Guru lulus passing grade (PG) tanpa formasi PPPK 2021/2022 galau. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2023 dibuka.
"Kawan-kawan guru prioritas satu (P1) sudah ramai di grup. Mereka bertanya-tanya kapan seleksi PPPK 2023 dibuka agar kami P1 yang batal penempatan pada 2022 bisa diangkat tahun ini," ungkap Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional Dewi Nurpuspitasari kepada JPNN.com, Selasa (18/7).
BACA JUGA: Ada Usul P1 Tanpa Formasi Diangkat Jadi PPPK Lewat SK Menteri, Guru Honorer Setuju?
Dikatakannya, waktu berlalu hampir dua tahun, tetapi masih belum ada kabar untuk guru lulus PG tanpa formasi khususnya P1 yang dibatalkan penempatan.
Lelah rasanya menunggu kabar baik itu, semuanya masih berandai-andai. Di sisi lain sebagian dari P1 sedang berbahagia mendapatkan SK penempatan.
BACA JUGA: Ketum Guru Lulus PG Desak Sisa P1 Dituntaskan Sebelum Pilpres 2024, Ini Alasannya
"Buat kami yang masih mengajar mungkin tidak begitu berat, tetapi buat Bapak, Ibu guru yang sudah tidak mengajar ini sangat terasa," ujarnya.
Dewi mengaku terharu mendapatkan informasi dari para guru honorer membuka les privat, bisnis kecil-kecilan, ojek online, dagang, bisnis online untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
BACA JUGA: Pertemuan Guru Lulus PG & Pejabat Kemendikbudristek Membawa Hasil Positif, P1 PKWU Lega
Kalau mereka tidak memiliki pengjasilan tambahan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup (bayar kontrakan, sekolah anak, kebutuhan sehari hari, meningkatkan kompetensi, cicilan).
"Masih banyak guru honorer yang gajinya di bawah Rp 1 juta. Bagaimana mungkin bicara kualitas di tengah-tengah kesulitan ekonomi guru honorer," cetusnya.
Dia berharap semoga pemerintah segera mencarikan solusi meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan meningkatkan statusnya menjadi ASN PPPK.
Solusi yang diberikan pemerintah dinilai guru P1 belum maksimal menyelesaikan honorer meningkatkan status menjadi ASN PPPK maupun PNS. Di lapangan masih banyak masalah dalam seleksi, penempatan, target yang masih jauh dari harapan.
Dewi memohon kepada pemerintah segera menyelesaikan masalah kesejahteraan guru honorer dan peningkatan status terutama bagi yang sudah mengabdi mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Kami berharap ada transformasi tata kelola guru, kekurangan guru, kesejahteraan guru, penghargaan guru dan perlindungan guru baik secara penguatan sistem, SDM dan struktur," tegasnya.
Saat ini jutaan guru honorer di seluruh indonesia berharap diangkat menjadi ASN PPPK maupun PNS.
Perubahan status dari honorer menjadi ASN ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan ketulusan guru honorer mengabdi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun.
"28 November 2023 tidak ada lagi guru honorer, tetapi pemerintah pun harus segera menyiapkan guru di tahun 2024 karena kurang lebih 100 ribu guru ASN yang pensiun. Semoga ada solusi mengatasi kekurangan guru ini," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad