jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan insan pendidikan.
Menurutnya, beberapa pernyataan terkait penghentian rekrutmen guru CPNS dan masalah kesejahteraan PNS telah menyakiti para guru dan keluarganya.
BACA JUGA: P2G Sebut Ganjar Pranowo Lebih Cepat Bertindak Dibandingkan Anies Baswedan
Tudingan Satriwan ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
"Kami berharap agar kepala BKN maupun MenPAN-RB jangan lagi membuat statement yang menyakiti para guru, calon guru di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan serta keluarga mereka," tutur Satriwan kepada JPNN.COM, Selasa (5/1).
BACA JUGA: Kepala BKN: Rekrutmen Guru CPNS Dibuka Terbatas, Khusus untuk Jabatan Ini
Dia menegaskan, jejak digital tidak bisa dihapus. Menurutnya, pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana tentang rencana penghentian rekrutmen guru PNS mulai tahun ini dan hanya menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) telah menimbulkan kegaduhan.
"Ini kan pernyataan yang membuat publik resah, sangat tidak bijak. Itu ada di YouTube dan bisa dilihat seluruh rakyat," ucapnya.
BACA JUGA: Konon Kinerja Menteri Nadiem Sepanjang 2020 Tak Terlalu Moncer
Namun, Satriwan mengaku bersyukur karena P2G dan PGRI mendapatkan dukungan DPR RI serta DPD. "Coba kalau kami tidak protes keras, bisa saja keputusan ngawur itu berlanjut," sergahnya.
Satriwan juga menyoroti pernyataan Menteri Tjahjo soal gaji PNS mulai 2021 minimal Rp 9 juta yang ternyata dibantah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Walakhir Tjahjo pun merevisi pernyatannya sendiri.
"Nah, model-model komunikasi seperti ini harus dihentikan oleh KemenPAN-RB atau BKN. Kedua pejabat ini menjadi bukti pola komunikasi yang buruk," tandas Satriwan.(esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad