jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pihak meminta Direktur Utama Bulog Budi Waseso untuk menyelesaikan masalah terkait wacana Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Adapun pria yang akrab disapa Buwas itu mengancam akan mundur dari jabatannya apabila tidak melibatkan Bulog dalam penyaluran BPNT.
BACA JUGA: Gerindra Minta Pemerintah Percayakan Impor Gula kepada Bulog
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, ancaman yang dikemukan Buwas menunjukkan kesan emosional yang kental dan mengedepankan ego sektoral serta mencoreng citra pemerintah secara keseluruhan.
BACA JUGA : Buwas Lebih Berpeluang Jadi Menteri ketimbang ASN Kementan
BACA JUGA: Bulog Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
Karena itu, Ace mengingatkan Buwas agar tidak emosional dalam merespons kebijakan yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat miskin.
BACA JUGA: Buwas Lebih Berpeluang Jadi Menteri ketimbang ASN Kementan
“Saya ingin mengingatkan jangan terlalu emosional dalam menyelesaikan masalah ini. Ini bisa dibicarakan dengan kepada dingin,” kata Ace saat dihubungi, Rabu (3/7).
Ace melanjutkan, program BPNT yang dijalankan oleh Kemensos sangat bermanfaat sekaligus memberikan solusi konkret, bukan hanya kepada rakyat kecil tetapi juga Bulog.
Bulog bisa menyuplai 70 persen dari 30 persen kebutuhan beras yang dibutuhkan. Artinya, Kemensos ada iktikad baik untuk membantu masalah beras di Bulog.
BACA JUGA : Buwas Respons Prabowo soal Impor Beras
Lebih lanjut kata politikus Golkar ini, program BPNT harus dimaknai untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Dengan dana BPNT itu, masyarakat bisa memilih dan leluasa mengonsumsi kebutuhan dasar bukan hanya beras tetapi ada juga telur, susu dan kebutuhan lainnya.
”Jika hanya mengedepankan ego sektoral, maka masyarakat yang akan dirugikan. Apalagi program ini, untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan agar terserapnya beras Bulog," jelas Ace.
Ace juga membeberkan masalah beras di Bulog yang juga kerap mendapatkan kritikan dan protes dari masyarakat karena kualitasnya yang kurang memadai.
“Masak beras yang ngendap itu diserahkan ke masyarakat. Masyarakat jangan sampai dicekoki oleh kelebihan stok beras bermasalah dan kualitasnya kurang memadai,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mendesak ada koordinasi antara Bulog dengan penyaluran BPNT atau Rastra, dalam hal ini Kementerian Sosial.
“Harusnya masalah ini bisa diselesaikan internal pemerintah, lakukan koordinasi antarpemerintah,” ujar Enny.
Dia juga mengkritik sikap Buwas yang main ancam mundur dalam menanggapi masalah program yang sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat.
“Memang model komunikasi ancam mengancam mundur ini sangat buruk, kami tidak tahu di internal, apakah ada koordinasi. Tapi Pak Buwas tidak diterima usulannya atau bagaimana, seharusnya tidak ada ancam mundur begitu,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Buwas menyatakan siap mundur dari jabatan Direktur Utama Bulog.
"Saya janji kalau itu (penyaluran beras BPNT) bisa diambil alih oleh Menteri Sosial, 100 persen, saya mundur dari Direktur Utama Bulog. Selesai tugas saya, pengabdian saya selesai karena sudah ada yang bisa mengabdikan yang lebih baik dari saya," tegasnya, Selasa (2/7). (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Pak Buwas Cocoknya Jadi Menteri Apa Ya?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga