jpnn.com - SAMARINDA - Ini kabar tidak enak bagi camat yang ijazah sarjananya bukan lulusan Ilmu Pemerintahan.
Sebab UU Pemerintah Daerah (Pemda) telah mensyaratkan posisi camat hanya boleh diisi PNS yang memiliki ijazah pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.
BACA JUGA: Polisi Bongkar Penyelundupan Ribuan Kura-Kura Moncong Babi
Hal itu jelas tertuang dalam UU Pemerintah Daerah (Pemda) nomor 2 tahun 2014, pasal 224 ayat 2 dan 3, yang berbunyi “Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Sementara pada ayat 3 disebutkan, “Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”
BACA JUGA: Datangi TKP, Polisi Dilempari Batu oleh Pemuda Mabuk
Lalu pada penjelasan ayat 2 pada pasal 224 menyatakan, yang dimaksud dengan “menguasai pengetahuan teknis pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan akan mengedarkan surat keputusan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim untuk menjalankan UU tersebut. Dengan catatan, menunggu turunan undang-undang berupa peraturan pemerintah yang mengatur UU tersebut. Termasuk apa ada sanksi bagi kepada daerah yang tidak menjalankan aturan baru itu.
BACA JUGA: Dua Mobil vs Motor, Nihil Korban Jiwa
“Realisasinya kita masih menunggu peraturan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri. Sebab kita tidak tahu apakah langsung diterapkan pada Camat yang ada saat ini ataukah nanti,” tuturnya.
Awang sangat mendukung UU Pemda dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik dan profesional. Sebab menurutnya saat ini banyak camat yang bukan lulusan dari ilmu pemerintahan. Jangan sampai ada camat titipan untuk kepentingan politik sesaat, yang tidak tahu menahu tentang pemerintahan.
“Jangan camat diisi timses kepala daerah tertentu yang tidak paham A,B,C pemerintahan. Itu terjadi di banyak kabupaten/ kota. Itu tidak boleh karena bukan haknya,” pungkasnya. (sal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Kaltim Kantongi Calon Penjabat Bupati Mahulu
Redaktur : Tim Redaksi