jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta peka dan memikirkan secara penuh dan komprehensif, terhadap pengembangan dan pembangunan daerah-daerah penyangga, sekitar Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.
Menurut Pengamat Perencanaan Pembangunan Daerah dari Pontianak, Rusnawir Hamid, tiga provinsi penyangga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, seharusnya bisa mendapat manfaat lebih dari efek pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
BACA JUGA: Semua PNS Harus Mau jika Dipindah ke Ibu Kota Baru
Khususnya Kalimantan Barat, yang letaknya paling jauh dari dua provinsi Kalimantan lainnya. Diperlukan konsep dan strategi khusus bagi pengembangan kawasan penyangga tersebut.
Untuk Kalimantan Barat misalnya, sambung Rusnawir, rencana pemekaran provinsi baru harus segera direalisasikan. Demikian juga dengan jalur kereta api khusus produksi, kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur kereta api dan kawasan industri.
BACA JUGA: Gubernur Anies Diingatkan Jangan Main-Main dengan Penegakan Hukum dan HAM
Terkait kebutuhan pemekaran wilayah provinsi baru, menurut Rusnawir, harus segera diproses dan dilaksanakan mengingat luas wilayah Kalimantan Barat sekitar 147 ribu km2, bandingkan dengan luas pulau Jawa yang sekitar
"Tidak mungkin pengembangan daerah Kalbar seluas itu (147 ribu km2) hanya dibebankan kepada seorang gubernur saja, pemerintah pusat mestinya harus peka terhadap pengembangan daerah-daerah penyangga ibu kota baru. Soal pemekaran ini bukan lagi keinginan, tapi sudah jadi kebutuhan di Kalimantan Barat," ujarnya.
BACA JUGA: Mimpi Besar Jokowi untuk Membuat Ibu Kota Baru jadi Green City
Rusnawir juga mengusulkan kebijakan perencanaan dan pembangunan yang lebih luas berbasis kepulauan, agar segera disusun, sehingga ada sinergi pembangunan antardaerah dan seluruh daerah dalam konstelasi pulau tadi.
Lebij lanjut, usulan untuk pembangunan jalur kereta api khusus produksi yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, serta kawasan industri. Jika dilihat dari karakteristik potensinya yang begitu besar, maka pihak investor swasta akan berminat.
“Jangan dilihat dari sisi feasible atau tidaknya dari sisi ekonomis jangka pendek, jika menggunakan jalan umum, maka biaya perawatan akan lebih mahal, truck pengangkut CPO misalnya diyakini akan merusak jalan sebagaimana yang terjadi sekarang. Karena itulah pentingnya membangun jalur-jalur distribusi yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pelabuhan, sehingga membuat perkembangan perekonomian kawasan dan daerah akan menjadi semakin berkembang dan punya dampak positif. Walau ini bukan dampak langsung dari pemindahan ibu kota baru,” katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas, saran Rusnawir, juga harus memikirkan secara makro dampak langsung dan tidak langsung bagi pemindahan ibu kota baru agar Kalbar, Kalteng, dan Kalsel mendapat manfaat. (mg8/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha