jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendapat sorotan dari Presidium Forum Komunikasi Pemuda Kaltim untuk Kedaulatan (FKPK-K).
Mereka mempertanyakan kenapa tidak satu pun tokoh dan putra asal daerah itu daerah yang masuk dalam bursa.
BACA JUGA: Kompetensi Ahok Tak Diragukan Pimpin Ibu Kota Baru, Tetapi...
Empat kandidat pilihan Jokowi itu adalah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya Tumiyono dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Koordinator Presidium FKPK-K, Bambang Prayitno mengatakan, penentuan Kepala Badan Otorita IKN harus dilakukan dengan cermat karena akan sangat menentukan keberhasilan transisi menuju terbentuknya pusat pemerintahan tersebut pada 2024 mendatang.
BACA JUGA: Fadli Zon: Pak Jokowi Sayang Ahok
"Kepala Badan Otorita IKN dan strukturnya hendaknya mengakomodasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim. Hal ini sangat penting mengingat lokasi IKN berada di Provinsi Kaltim," kata Bambang saat ditemui di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jumat (6/3).
Menurut Bambang, pola hubungan antara Badan Otorita dengan provinsi Kaltim maupun pemerintah pusat harus dikelola oleh SDM berkualifikasi nasional secara kompetensi, integritas, kepemimpinan maupun manajerial.
BACA JUGA: Boleh Saja Ada yang Menolak Ahok, Tetapi Apa Urusannya?
"Termasuk, memiliki jangkauan komunikasi yang baik dengan pusat dan daerah, serta mampu memahami sosial kultur masyarakat Kaltim atau tempat di mana IKN berada," ujar Bambang yang pernah menjadi staf ahli Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (2014-2019).
Sementara itu, aktivis kepemudaan Kaltim Viko Januardhy mengatakan dari empat nama yang diumumkan Presiden Jokowi, baik Ahok, Bambang Brodjonegoro, Tumiyono maupun Azwar Anas, secara eksplisit tidak satu pun putra Kaltim.
"Hal ini secara tersirat bisa menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, apakah SDM Kaltim tidak layak masuk dalam nominasi (bareng Ahok)? Bukankah lokasi IKN ada di Kaltim? Selayaknya (presiden) memperhatikan keterwakilan putra daerah sebagai kepala Badan Otorita," ucap Viko.
Mantan komisioner KPUD Provinsi Kaltim 2014-2019 ini lantas menyebut beberapa nama tokoh Kaltim yang secara kompetensi dan pengalaman tidak perlu diragukan lagi untuk dipertimbangkan masuk bursa calon kepala Badan Otorita IKN.
Mereka adalah Gubernur Kaltim Isran Noor, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang hingga Rektor Universitas Mulawarman Prof Masjaya.
Isran Noor berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan mulai bupati hingga gubernur, secara kelembagaan punya hubungan baik dengan pemerintah pusat. pernah memimpin APKASI, dan sekarang wakil ketua APPSI.
Sementara itu, Dahlan Iskan sebagai tokoh nasional yang pernah tinggal di Kaltim punya pengalaman di nasional dan pernah menjadi Menteri BUMN.
"Beliau seorang pemimpin, manajer yang penuh dengan inovasi dan tidak diragukan lagi kemampuannya. Berhasil mengelola perusahaan pers secara nasional," ucap Viko.
Kemudian Rizal Efendi, sebagai wali kota Balikpapan dua periode, diyakini mampu memahami sosial kultural masyarakat Kaltim khususnya daerah IKN. Selain itu, dia juga berhasil memimpin Kota Minyak yang dikenal salah satu kota yang cukup maju secara nasional.
Begitu juga dengan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, telah berpengalaman mengelola pemerintahan selama 2 periode. Terakhir, Prof Masjaya, posisinya sebagai Rektor Universitas Mulawarman menjadi bukti pengalamannya sebagai akademisi dan menguasai konsep tata ruang kota.
"Prof Masjaya memiliki keahlian antara lain kebijakan tata ruang kota dan kebijakan publik. Kemampuan dan pengetahuan beliau sangat diperlukan dalam mengelola Badan Otorita IKN. Kami berharap Bapak Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat Kaltim," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam