jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya tidak ingin menambah pusing Presiden Jokowi dengan pertemuan sebelum pelantikan dan pengumuman kabinet.
Awalnya, Hidayat mengaku paham adanya keinginan dari Presiden Jokowi bertemu Presiden PKS M Sohibul Iman. "Saya tahu ada keinginan ini, saya tahu dan saya diberitahu bahwa ada keinginan (Jokowi) untuk pertemuan dengan Presiden PKS, dan Presiden PKS sudah memberikan jawabannya," ucap Hidayat usai pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10).
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid Pastikan Sikap PKS Konsisten, Tetap di Luar Pemerintahan
Dijelaskan Hidayat, Presiden PKS tidak menolak untuk bertemu dan bersilaturahmi. Hanya saja momentumnya harus dipertimbangkan karena partainya sudah memutuskan berada di luar kabinet.
"Timing juga dipentingkan. Nanti jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Ribet lagi nanti jadinya. Karena Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tidak sedikit," tutur Hidayat.
BACA JUGA: Profil Hidayat Nur Wahid: Dari Gontor menjadi Pimpinan MPR 3 Periode
Padahal, katanya, Jokowi merancang komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai. Artinya untuk partai hanya 40 persen atau sekitar 16 menteri. Bisa diibayangkan bagaimana pusingnya Jokowi dalam membagi karena partai pendukungnya lebih dari 6 parpol. "Pasti tidak mudah membagi," ujarnya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, secara prinsip, PKS sudah biasa diundang dan biasa mengundang. Sebab, berpolitik itu juga bersilaturahmi. Namun demikian, momentum pertemuan Jokowi dan Presiden PKS bisa saja setelah pelantikan dan pengumuman kabinet.
"Supaya tidak ada kesan kemudian seolah-olah ada pertemuan itu artinya adalah ingin masuk koalisi, minta menteri dan lainnya. Saya kira timing pertemuan itu penting untuk dipertimbangkan," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam