jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan Polri perlu mengantisipasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bila wabah Covid-19 masih berkepanjangan.
Menurut Neta, makin panjangnya masa krisis Covid-19 tentu akan berdampak pada situasi sosial ekonomi rakyat, terutama buruh harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap yang banyak bercokol di kota-kota besar.
BACA JUGA: Corona Meluas, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Tetapkan Darurat Kesehatan
Berdasar pantauan IPW, dengan adanya instruksi stay at home, yang paling menderita adalah para pekerja harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan.
Kalangan ojek sepeda motor misalnya, sejak adanya instruksi stay at home mereka menjadi kehilangan penumpang dan pelanggan order makanan jauh berkurang. Padahal, ojek adalah pekerjaan alternatif setelah banyaknya industri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
BACA JUGA: Ternyata Anies Sudah Ajukan soal Lockdown Jakarta ke Jokowi, Tetapi
"Memang, situasi saat ini masih terkendali, tetapi jika wabah Covid-19 terus berkepanjangan hingga Ramadan dan Lebaran, dikhawatirkan akan muncul masalah baru yang sangat serius," ungkap Neta, Senin (30/3).
Menurut dia, kebutuhan sosial ekonomi masyarakat meningkat dan tuntutan THR akan muncul. Sementara, industri sudah menerapkan stay at home yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan income perusahaan.
BACA JUGA: Antisipasi Penyebaran Corona, Fadli Zon Sarankan DPR Lockdown Sementara
"Hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri. Bagaimanapun ini akan menjadi sebuah situasi yang sangat perlu diperhatikan pemerintah, terutama jajaran Polri agar tidak berdampak pada ancaman kamtibmas," ujarnya.
Karena itu pula, Neta mengingatkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama desakan melakukan lockdown.
"Untuk itu Presiden Jokowi jangan terkecoh dengan berbagai desakan lawan-lawan politiknya, seperti desakan segera lakukan lockdown," ungkapnya.
Neta menegaskan untuk melakukan lockdown perlu perhitungan matang misalnya seperti apa stok pangan, jalur distribusi dan kondisi masyarakat bawah.
"Jika tidak hati-hati lockdown bisa menimbulkan masalah baru, bahkan lebih parah dari situasi lockdown di India. Indonesia pernah punya pengalaman penjarahan massal di era 1998," ungkapnya.
Neta mengatakan bila tidak hati-hati dalam situasi lockdown, dikhawatirkan menimbulkan kesulitan bahan makanan dan kelaparan di lapisan bawah, terutama masyarakat pekerja harian dan serabutan.
"Bisa-bisa yang muncul adalah aksi penjarahan yang tidak hanya ke area pertokoan, tetapi juga ke rumah orang-orang yang dianggap kaya," kata Neta mengingatkan.
"Situasi ini yang perlu dicermati pemerintah, terutama Polri sebagai penjaga kamtibmas agar situasi penjarahan 1998 tidak terulang," katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy