jpnn.com - jpnn.com - Revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dibahas, tapi sudah banyak pro kontra di masyarakat.
Yang pro berupaya agar revisi cepat dilakukan agar UU ASN bisa disahkan Maret mendatang.
BACA JUGA: Pengangkatan Honorer K2 Dilakukan Bertahap
Sebaliknya yang kontra minta agar UU ASN jangan direvisi karena tujuannya mengakomodasi honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2).
Politikus Gerindra Bambang Riyanto mengungkapkan, ada segelintir orang yang bernafsu membatalkan revisi UU ASN.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Prof, Hidup Ini Hanya Sementara
Salah satunya dengan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo tentang anggaran yang harus diplotkan kepada honorer.
Sayangnya, kata dia, info-info yang diterima Presiden banyak tidak tepat.
BACA JUGA: Please, Pak Akbar Faisal Jangan Mengada-ada lah
Pemerintah pun jadi paranoid karena melihat besarnya anggaran yang harus dikeluarkan.
"Untuk mengurus honorer, pemerintah jangan paranoid. Honorer ini kebanyakan sudah tua, mereka menikmati status PNS tidak akan lama. Jadi nggak mungkin menyedot anggaran negara lebih besar," kata kapoksi Baleg DPR RI ini kepada JPNN, Selasa (31/1).
Dia juga mengimbau, orang-orang dekat Presiden jangan memberikan informasi yang tidak benar.
Sebab, yang akan dihujat adalah Presiden bukan para pembisiknya.
"Saya yakin presiden sering mendapatkan informasi yang tidak benar soal honorer, makanya sejak 2014 komitmen pemerintah dengan DPR tentang penyelesaian honorer tidak jalan," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hati Terluka, Ribuan Honorer K2 akan Kepung KASN
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad