jpnn.com - JAKARTA - Desakan agar Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) yang sempat meredup beberapa waktu lalu, kini kembali muncul. Sebab, semakin lama semakin banyak menteri yang miskin prestasi.
Desakan agar Jokowi -sapaan Joko Widodo- merombak Kabinet Kerja itu pula yang muncul dalam diskusi bertema “Menanti Reshuffle” di Jakarta, Selasa (16/6). Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu antara lain fungsionaris Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Poempoda Hidayatullah, politikus PDIP Masinton Pasaribu, pengamat politik Hanta Yudha dan pengamat ekonomi yang juga Ketua STIE Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkanna.
BACA JUGA: Menag Izinkan Warung Buka Saat Ramadan, Ketua MUI Pasang Badan
Menurut Poempida, sudah hampir delapan bulan pemerintahan Jokowi berjalan ternyata tidak terlihat adanya gebrakan terutama dari menteri-menteri di pos ekonomi. "Kalau saya setuju dilakukan reshuffle,” katanya.
Namun, politikus Golkar yang dikenal sebagai orang dekat Wakil Presiden Jusuf Kalla itu juga mengatakan bahwa yang tak kalah penting justru pada persoalan kebijakan. Menurutnya, kalangan pengusaha juga menunggu kebijakan pemerintah yang pro terhadap pengusaha. “Ada jaminan hukum buat investasi, dan sebagainya,” tambahnya.
BACA JUGA: Menteri Gobel Jamin Harga Daging Ayam Stabil saat Ramadan
Sementara Mukhaer Pakkanna menilai kinerja pemerintahan saat ini memang belum mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi. ”Kalau dilihat dari pertembuhan ekonomi, memang harus diakui Indonesia tengah terpuruk,” ucapnya.
Namun, pria asal Bantaeng, Sulawesi Selatan itu mengaku belum setuju jika reshuffle dilakukan saat Kabinet Kerja belum genap setahun. “Menurut saya belum waktunya Presiden Jokowi dilakukan reshuffle karena baru berjalan enam bulan,” ulasnya.
BACA JUGA: Susi Curiga Ada Kaitan Pemberantasan Illegal Fishing dengan Pengungsi Rohingnya
Sedangkan pengamat politik Hanta Yudha mengingatkan Jokowi agar memiliki indikator untuk mengukur kinerja para menteri. Sebab, dari indikator itu pula bisa jadi dasar untuk melakukan reshuffle.
Untuk itu, Hanta menyodorkan empat hal yang bisa jadi indikator. Yakni kinerja, kemampuan teknokratis, politis dan dukungan publik. “Empat indikator itu bisa dijadikan dasar untuk reshuffle,” ucapnya.
Namun, Masinton Pasaribu menolak wacana reshuffle yang diukur dengan masa kerja. Sebab, kata anggota Komisi III DPR itu, Presiden Jokowi tentu punya banyak indikator untuk menilai kinerja para menterinya.
Selain itu Masinton juga menegaskan bahwa reshuffle merupakan kewenangan presiden. Karenanya jika memang presiden perlu melakukan reshuffle, lanjutnya, tentu bisa dilakukan kapan saja. “Meski saat ini belum genap satu tahun, bahkan meski baru berjalan tiga kalau presiden mau melakukan reshuffle, itu hak presiden,” pungkasnya. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapkan Lima Jaksa Terbaik untuk Jadi Calon Pimpinan KPK
Redaktur : Tim Redaksi