jpnn.com, BOGOR - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan proses pembuatan Undang-Undang (UU) merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPR. Seperti pembahasan RUU Pemilu yang akan dibawa ke sidang paripurna dewan.
Pramono bahkan menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memantau proses yang berjalan di Senayan. Apalagi diketahui ada lima isu krusial yang akan segera diputuskan pada 20 Juli 2017 mendatang.
BACA JUGA: Suara Lantang Fahri Hamzah Untuk Jokowi, Diunggah 2 Jam Lalu, Sudah 2153 Terbagi
"Presiden memantau semua perkembangan yang ada,” ujar Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/7).
Terkait RUU Pemilu, lanjut dia, tentu pemerintah berharap keputusannya lebih mengedepankan kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Bukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek.
BACA JUGA: Indonesia - Swiss Sepakati Kerja Sama Pendidikan Vokasional
Apalagi sekarang ini sudah saatnya untuk membangun sebuah sistem yang lebih baik untuk keperluan jangka panjang sehingga tidak setiap waktu mau pemilu harus mengubah UU.
"Kalau dilihat dari tarik menarik yang ada ini kan semuanya menjadi masih kepentingan jangan pendek, sehingga perlu memikirkan untuk kepentingan jangka panjang,” tambah mantan politikus Senayan ini.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Gerindra dan Demokrat Belum Bersikap soal Lima Paket Isu Krusial
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Datang, Dekorasi Pernikahan Dibongkar
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam