jpnn.com - JAKARTA - Kabar tentang perombakan kabinet alias reshuffle semakin santer beberapa hari ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal melakukan reshuffle usai Lebaran nanti.
Namun, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philip J Vermonte menyarankan agar Jokowi -sapaan Joko Widodo- tak terburu-buru. Menurut Philip, sebaiknya Jokowi berhati-hati dalam memilih calon menteri guna memastikan punya pembantu di kabinet yang bisa dipercaya.
BACA JUGA: Pesawat Tua Itu Ibarat Peti Mati Terbang
“Presiden harus berhati-hati soal reshuffle ini. Yang penting presiden bisa nyaman dengan orang yang dipilihnya menjadi menteri,” kata Philip, Rabu (1/7).
Menurutnya, salah satu hal penting bagi Jokowi dalam mencari calon menteri adalah memastikan calon pembantu di kabinet itu benar-benar bisa dipercaya untuk menjalankan agenda pembangunan. “Kalau orangnya tak cocok dengan presiden, ya susah," sambung lulusan Universitas Adelaide, Australia itu.
BACA JUGA: Rupanya, Mahasiswa asal Natuna Sudah Biasa Naik Hercules, Ini Alasannya
Philip menjelaskan, yang dibutuhkan Jokowi saat ini adalah sosok menteri yang benar-benar loyal. Sebab, katanya, justru selama ini yang terlihat adalah loyalitas ganda para menteri dari kader partai politik. Di satu sisi sebagai politikus harus loyal ke partai, namun sebagai menteri juga harus loyal ke presiden.
BACA JUGA: Ini Informasi Penting bagi Pekerja Swasta
Karenanya Philip menegaskan, Jokowi butuh menteri yang benar-benar paham dan bisa menempatkan diri sebagai pembantu presiden. “Sosok menteri itu bukan negarawan kalau loyalitasnya ganda. Itu yang harus disadari menteri dan Pak Jokowi sendiri" ujarnya.
Pengamat kelahiran Manila, Filipina itu juga mengingatkan Jokowi bahwa sebagai presiden punya hak prerogatif. Dalam pandangan Philip, saat Jokowi mencari calon menteri pada Oktober lalu, justru hak prerogatifnya sebagai presiden terkesan tak dihormati dan diintervensi.
Philip bahkan melihat kurang moncernya kinerja Kabinet Kerja tak terlepas dari kuatnya intervensi ke Jokowi saat memilih para calon menteri pada Oktober 2014 silam. Menurutnya, harusnya semua pihak secara serius menghormati hak prerogatif presiden dalam memilih calon menteri.
“Sekarang tampaknya pola seperti itu hendak dilaksanakan lagi. Bagi saya, ini menjadi agak aneh karena penghormatan terhadap hak prerogatif presiden tak sungguh-sungguh dilakukan," ulasnya seraya menambahkan, hak prerogatif Jokowi sebagai presiden harus dihormati semua pihak termasuk jika memang nantinya terjadi reshuffle.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jenderal Gatot Kepanasan Ladeni Politikus Senayan
Redaktur : Tim Redaksi