jpnn.com - JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menggelar jajak pendapat untuk melihat kinerja dan tindakan korporasi yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hasilnya, kinerja Rini tak begitu moncer sehingga layak dicopot dari kursi menteri.
Menurut Ketua Litbang FSP BUMN Bersatu Supriyono, jajak pendapat yang dilakukan pada periode 1-10 Juni itu sebagai perbandingan atas laporan kinerja yang disusun Rini kepada Presiden Joko Widodo. Karenanya, hasil survei FSP BUMN itu juga untuk memberi masukan ke Jokow -sapaan Joko Widodo- tentang kinerja Rini.
BACA JUGA: Menteri Desa Sanjung Banyuwangi
“Dari survei didapati bahwa 78,3 persen dari 937 responden menganggap Rini Soemarno tidak memiliki kompentensi sebagai menteri BUMN. Hanya 21,7 persen yang mengatakan Rini memiliki kompentesi sebagai menteri BUMN," ungkap Supriyono di Jakarta, Kamis (25/6).
Supriyono menjelaskan, rendahnya kompetensi Rini tercermin dari lemahnya dalam hal kemampuan komunikasi politik dengan DPR serta partai pendukung yang memenangkan Jokowi di pemilu presiden lalu. Sebab, menjadi seorang menteri di Indonesia tidak cukup hanya memiliki kemampuan managemen teknis, tetapi harus juga mampu meyakinkan DPR.
BACA JUGA: Ditanya Soal LHKPN Lagi, Buwas Tetap Santai
Dalam menghadapi realitas politik di parlemen, tentu para menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla harus memiliki kemampuan lobi selain kempampuan teknis agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen. "Karena menteri di dalam sistem parlementer seperti sekarang ini tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi lebih dari itu harus mampu meyakinkan DPR," ungkapnya.
Dari survei itu juga terungkap bahwa 80,2 persen responden meyatakan Rini tidak memiliki kemampuan leadership dalam memimpin kementerian BUMN. Artinya, hanya 19,8 persen saja yang menilai Rini memiliki leadership yang baik sebagai menteri BUMN.
BACA JUGA: Pramono Bilang, PDIP tak Pernah Minta Jatah Menteri
"Hal ini tercermin ketika Rini mengganti begitu saja direktur utama Bulog yang baru saja diangkatnya sendiri tanpa alasan yang jelas dan ukuran kinerja yang jelas. Responden menilai Rini Soemarno sebagai menteri BUMN sibuk dengan pencitraan dan segala bentuk kepura-puraan," paparnya.
Selain itu, terkait kinerja Kementerian BUMN serta implementasi good and corporate governance selama dipimpin Rini, hanya 12,1 persen responden yang menganggapnya baik. Sedangkan 21,3 persen menganggap kinerja Kementerian BUMN dalam hal good and corporate governance selama dipimpin Rini justru buruk. Sisanya, responden tidak menjawab.
"Hal ini tercermin saat Presiden Joko Widodo marah di tengah sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi geram lantaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan tersebut masih belum sesuai target, minimal 4-7 hari. Dia pun mengancam bakal memecat menteri dan pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini jika tidak mampu mencapai target yang ditetapkan," tutur Supriyono.
Lebih jauh Supriyono menjelaskan, jejak pendapat itu semakin menguatkan anggapan bahwa kinerja Rini memang jauh dari harapan publik. "Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara," tukasnya.
Jajak pendapat ini dilakukan dengan menyodori kuisioner secara tertutup kepada 937 pekerja BUMN dengan populasi sebesar 774.000 karyawan yang tersebar diseluruh Indonesia. Survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 3,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasdem juga Soroti Kinerja Menteri Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi