jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago menilai wacana penambahan masa jabatan presiden melalui amendemen konstitusi merupakan ide ngawur dan a-historis.
Dia mengingatkan bahwa pengalaman pahit di bawah rezim Orde Lama dan Orde Baru sudah lebih dari cukup untuk tidak bermain-main dengan wacana semacam ini.
BACA JUGA: Jokowi Merasa Tertampar, PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Analis politik yang karib disapa Ipang itu menjelaskan prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang. "Pengawasan dan pembatasan adalah harga mati jika kita tidak ingin masuk ke dalam lubang yang sama rezim otoriter masa lalu," katanya, Rabu (4/12).
Menurut Ipang, Presiden Jokowi sudah tegas dan jujur menjelaskan sikap politik dan posisinya menolak keras ide ini. Dia mengapresiasi politik Jokowi yang secara terbuka menolak keras wacana penambahan masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Fadli Zon: Diskursus Amendemen Konstitusi Muncul Karena Pemerintah Gagal
"Beliau tampak tidak happy dengan elite yang cari muka. Saya pikir, sikap dan posisi politik Pak Jokowi sudah tepat," ujarnya.
Ipang menilai Jokowi pun akan menolak amendemen karena berpotensi merembes ke pasal-pasal lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa sebagai bangsa demokratis seperti pilpres via MPR maupun penambahan masa jabatan presiden dan seterusnya.
BACA JUGA: Analis Politik: Sikap dan Posisi Politik Pak Jokowi Sudah tepat
"Wajar Pak Jokowi sedikit meradang, karena Pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini," ujarnya.
Ia mengatakan presiden tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan resmi, namun juga harus mengonsolidasi kekuatan politik di bawah koalisi pemerintahan. "Jika tidak, sikap presiden akan cenderung dianggap tidak konsisten dan menyimpan motif tertentu," kata Ipang.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy