jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Satyo Purwanto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak cukup menyelesaikan masalah listrik padam di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, dengan marah-marah di kantor PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jokowi wajib mencari akar masalah pada listrik itu.
Menurut Satyo, akar masalah listrik padam terletak dari tata kelola Kementerian BUMN. Sebab, kementerian tersebut yang membawahi PT PLN.
BACA JUGA: Kurtubi: Ini Pelajaran untuk PLN
"Enggak bisa main-main, enggak cukup soal marah-marah di kantor PLN saja, ini harus dari pucuk pimpinannya, dari menteri pengelola BUMN-nya harus di gusurlah," kata Satyo saat dihubungi jpnn.com, Selasa (6/8).
BACA JUGA : Kemarin Marah Sama Direksi PLN, Hari Ini Jokowi Ancam Pangdam dan Kapolda
BACA JUGA: Terlalu Banyak BUMN Bermasalah, Menteri Rini Wajib Dievaluasi
Menurut Satyo, Kementerian BUMN bisa memerintahkan PT PLN untuk membuat sistem antisipasi kelistrikan agar peristiwa blackout tidak terjadi.
Namun, kata dia, kenyataan berbicara sebaliknya. Blackout tetap terjadi dan tidak terhindarkan. Peristiwa itu, lanjut dia, telah mencoreng muka Indonesia di dunia internasional.
BACA JUGA: Candaan Petinggi PLN soal Transformers Bikin Anggota DPR Murka
"Ini bukan persoalan mati listrik lama begini, ini kan juga wajah negara yang diperlihatkan dunia internasional," ungkap dia.
BACA JUGA : Kocak, Baca Nih Curhatan Netizen soal Mati Lampu di Akun PLN di Instagram
Menurut dia, langkah paling wajar dilakukan Jokowi adalah mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Pencopotan Rini bakal menjadi pertanda bagi pejabat lain, agar tidak setengah hati menjalankan tugas.
"(Pencopotan Rini) ini juga menjadi semacam efek jera bagi pejabat-pejabat yang menangani kebijakan publik jangan main-main begitu. Jangan sekedar mencari untung melalui gaji besar saja," pungkas dia.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berita Ini Agak Panjang, Soal 3 Ledakan di Semarang Sebelum Tragedi Mati Lampu 4 Agustus
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan