jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo tidak boleh menunda-nunda apabila ingin melakukan reshuffle kabinet. Bahkan, reshuffle harus dilakukan pada tahun ini.
“(Reshuffle) harus dilakukan dalam waktu dekat, tidak boleh melebihi akhir tahun. Karena tahun depan sudah mulai APBN baru,” kata Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan usai menyampaikan hasil Survei Evaluasi Publik Nasional Setahun Pemerintahan Jokowi di Jakarta, Selasa (20/10).
BACA JUGA: Jokowi Setuju Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Anak
Djayadi menyatakan, pemerintah harus fokus pada akselerasi ekonomi pada saat memasuki APBN baru. Untuk mengakselerasi ekonomi, salah satu syaratnya adalah stabilitas politik.
“Reshuffle kabinet tu potensial menimbulkan kegaduhan politik. Kalau terjadi kegaduhan politik, pemerintah tidak bisa fokus pada akselerasi ekonomi, pemerintah akan sibuk dengan pertarungan politik internal lagi. Karena itu hal-hal yang potensial menggangu stabilitas politik seperti reshuffle kabinet selesai akhir tahun,” ucap Djayadi.
BACA JUGA: Kinerja Jokowi-JK Lebih Rendah Dibanding SBY
Djayadi menilai, satu tahun adalah waktu yang cukup untuk presiden mengevaluasi para menteri di kabinet.
“Setahun cukup presiden lakukan itu dan menurut saya tidak boleh lebih dari akhir tahun ini,” ujar Djayadi.(gil/jpnn)
BACA JUGA: Ini Kata Wiranto Tentang Dugaan Anggota DPR Ditangkap KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Dia Anggota DPR yang Ditangkap KPK
Redaktur : Tim Redaksi