jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR meminta agar kebijakan bebas visa kunjungan dikaji ulang. Sebab, kebijakan itu dianggap tidak banyak menguntungkan.
Justru kebijakan bebas visa menambah persoalan baru di Indonesia.
BACA JUGA: Kiai Maruf Sampaikan Permintaan ke Jokowi
"Dari 169 negara yang diberi bebas visa kunjungan, memang sangat pantas dikaji ulang," kata Waktil Ketua Komisi I DPR yang juga Ketua Panitia Kerja Bebas Visa Hanafi Rais, usai mendengar paapran dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata dan Ditjen Imigrasi, Senin (17/4) di Komisi I DPR.
Hanafi menambahkan, kebijakan bebas visa kunjungan harus dilakukan.
BACA JUGA: Suasana Perayaan 10 Tahun Radio Komunitas TNI AL
Terutama kepada negara yang selama ini tidak banyak memberikan sumbangsih kepada Indonesia.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, hal ini juga untuk menekan persoalan hukum sebagai akibat pemberian bebas visa kunjungan.
BACA JUGA: Pujian Panglima TNI Saat Kopassus Berulang Tahun
"Selain mengejar ekonomi jangan sampai kita juga jadi rugi ekonomi dan rugi hukum," katanya.
Menurut dia, harus ada kebijakan baru untuk menyikapi apakah tetap seperti biasa atau Visa on Arrival itu dikurangi karena sumbangannya tidak jelas.
"Ada visa bebas atau tidak itu harus disikapi dengan kebijakan baru," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR Alimin Abdullah mengatakan, belum semua negara yang diberikan bebas visa kunjungan memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Justru memungkinkan adalah adanya warga negara lain memanfaatkan visa kunjungan untuk mencari keuntungan sendiri.
"Ini seperti tidak menghasilkan apa-apa. Setelah ada kebijakan ini hasilnya zero. Ini sangat parah, perlu ada peninjauan kepada kebijakan ini," jelasnya.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Evita Nursanty juga mendesak pemerintah evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan tersebut.
"Karenanya perlu segera dicabut untuk negara-negara yang tidak potensial," ungkap politikus PDI Perjuangan itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahasiswa Kecam Bupati Mabar Terkait Polemik Pantai Pede
Redaktur & Reporter : Boy