jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo menyoroti permasalahan terkait keberadaan sekretaris daerah di Papua.
Menurut Jan, keberadaan dualisme sekretaris daerah penting menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, terutama menjelang pelaksanaan PON XX yang akan digelar di Papua pada 2-13 Oktober mendatang.
BACA JUGA: Afriansyah Ajak Tokoh Agama Berjuang Bagi Indonesia Lewat PBB
Peparnas XVI juga akan digelar di Papua pada 2-17 November mendatang.
Jan menegaskan pentingnya peran sekda dalam pengelolaan anggaran di Papua, terutama terkait pelaksanaan PON dan Peparnas.
BACA JUGA: Menlu Retno Diminta Berperan Aktif Cegah Perang Terbuka di Afghanistan
Karena itu, dualisme yang ada harus segera diselesaikan.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda definitif Papua.
BACA JUGA: Pilot yang Mengevakuasi WNI dari Kabul Berbagi Pengalaman, Menegangkan!
Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159/TPA/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Namun di sisi lain, Gubernur Papua Lukas Enembe juga melantik Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua.
Pelantikan dilakukan di Jayapura, Rabu (14/7) lalu.
"Peran Plt sekda Papua sangat terbatas dalam aspek anggaran keuangan. Dasar pengangkatannya melalui SK gubernur lemah," ujar Jan dalam keterangannya, Sabtu (21/8).
Jan juga mempertanyakan sikap tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dia heran kenapa tidak ada tindakan yang diambil terkait polemik yang terjadi di Papua.
Padahal, untuk persiapan pelaksanaan PON dan Peparnas, anggaran yang digunakan sangat besar.
"Karena itu kami meminta Bapak Presiden mengambil langkah tegas, memanggil pembantunya Mendagri dan Gubernur Papua yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah untuk menghormati keputusan presiden soal jabatan sekretaris daerah definif di Papua," ucapnya.
Jan mengingatkan bahwa dualisme sekda di Papua merupakan konflik kebijakan dalam teori ilmu administrasi.
Dampaknya, dikhawatirkan berakibat pada persiapan PON XX dan Peparnas XVI.
"Pemerintahan di Provinsi Papua saat ini berjalan pincang. Karena itu kami meminta presiden menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai menghambat pelaksanaan PON XX yang tersisa hitungan 60 hari," pungkas Jan.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang