jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin ikut merespons kritik mantan Ketua MPR Amien Rais soal 74 persen lahan yang dikuasai asing. Menurutnya, lahan Indonesia yang dikuasasi asing bukan karena kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rais aam Nahdatul Ulama (NU) itu mengatakan, justru pemerintahan saat ini di bawah Presiden Jokowi memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam sertifikasi tanah. Dahulu, untuk memperoleh sertifikat tanah sangat susah dan butuh biaya mahal.
BACA JUGA: Tepis Prabowo, Ketum MUI Yakin Indonesia 2030 Makin Jaya
Sedangkan sekarang pembuatan sertifikat sangat mudah dan murah. Bahkan ketika sertifikat sudah jadi diantarkan ke pemiliknya.
"Saya kira mestinya itu disyukuri. Kalau yang dikuasai asing itu sebenarnya bukan (era) Pak Jokowi. Yang kasih tanah itu siapa? Saya tidak tahu. Tapi bukan Pak Jokowi," kata Kiai Ma'ruf di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3).
BACA JUGA: Semoga Pak Amien Meralat Ucapannya daripada Bikin Malu Yogya
Kiai Ma’ruf menambahkan, ada tanah yang dikuasai konglomerat. Namun, kebijakan untuk menyerahkan tanah ke penguasaan konglomerat itu bukan di era Presiden Jokowi.
"Beliau tidak memberikan. Beliau bilang kepada saya, tidak satu hektare pun memberikan kepada konglomerat. Sekarang ini justru beliau sedang berusaha untuk membantu bagi-bagi tanah kepada orang miskin melalui redistribusi aset," tegasnya.
BACA JUGA: KPA: Yang Disebut Ngibul Itu Kementeriannya
Kiai Ma’ruf mengaku paham betul kebijakan pemerintahan Jokowi masalah agraria. Sebab, MUI juga menyodorkan arus baru perekonomian bangsa melalui pemberdayaan ekonomi umat ke Presiden Jokowi.
Usulan MUI itu pun mendapat respons positif dari Jokowi. "Saya kira presiden harus selalu diberikan kewenangannya supaya bisa melakukan itu. Bukan malah dikritik. Tapi kewenangannya harus diberikan supaya bisa melakukan deregulasi, penataan ulang," pungkas Kiai Ma'ruf.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta yang Kritik Pemerintah Pakai Data, Jangan Asbun
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam