jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang kini merangkap Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Panjaitan menegaskan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek bakal tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang, sampai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sudah diterima masyarakat.
"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi, kami juga tidak ingin mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi kena dampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, seperti dilansir Antara Jumat (17/4).
BACA JUGA: Bupati Bogor Tuding KRL Jadi Sumber Penyebaran Virus Corona
Jodi menjelaskan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi seperti yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan sehingga masih membutuhkan moda transportasi massal seperti KRL untuk berangkat ke tempat kerjanya.
Dikhawatirkan jika operasional KRL diberhentikan, hal itu malah menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: Apa Kabar Jadwal KRL Besok, 18 April?
Penerapan PSBB juga hanya akan berjalan efektif jika semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah provinsi (pemprov).
Oleh karena itu, Menko Luhut menyarankan pemprov untuk secara tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama masa PSBB.
BACA JUGA: Luhut Panjaitan: Saatnya Tunjukkan bahwa Kita Sungguh-sungguh
Jika masih ada yang masih bandel, lanjutnya, maka harus ditindak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.
"Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar delapan sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB. Maka itu, harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar pergub," tambah Jodi.
Ia menambahkan, Menko Luhut juga kembali mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan.
"Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok," tutup Jodi.
Sebelumnya, para kepala daerah yang menerapkan PSBB seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (termasuk wali kota dan bupati di Bodebek) meminta KRL Jabodetabek dihentikan sementara.
"Kepala daerah diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur teknis PSBB. Nah, kami minta agar operasional commuterline berhenti sementara untuk ikut mematuhi kebijakan tersebut,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris, Jumat (17/4).
Menurut Idris, moda transportasi tersebut berpotensi atau rentan akan penularan COVID-19.
“Kami tahu PT KAI telah membatasi penumpang setiap gerbong. Namun, pada kenyataannya hal tersebut sulit, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena masyarakat yang biasanya membawa kendaraan pribadi ke kantor, dengan adanya PSBB, mereka beralih ke kereta,” terangnya. (antara/radardepok/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek