jpnn.com - MATARAM - Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yudy Chrisnandi melarang PNS rapat di hotel terus menuai penentangan.
Kemarin, ratusan pekerja hotel yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPP) mendatangi pendopo dan Kantor Wali Kota Mataram. Mereka berujuk rasa menolak kebijakan yang dinilai sangat merugikan para pekerja dan pengelola hotel itu.
BACA JUGA: Jual Bekas Pacar Lewat Facebook, Dapat 5 Pelanggan Sebelum Dibekuk
Kebijakan itu juga dinilai dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Aksi ini langsung direspons Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Didampingi Asisten II Effendy Eko Saswito, Asisten I, Lalu Indra Bangsawan, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata H A Latif Nadjib, dan Kadis Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Wartan, wali kota langsung menemui massa.
Dalam orasinya di hadapan wali kota, Koordinator Aksi FSPP Mardi’i mengatakan, larangan rapat di hotel membuat bisnis perhotelan menjadi lesu. Sebab selama ini salah satu sumber pendapatan hotel berasal dari rapat-rapat pemerintah yang dilakukan di hotel.
BACA JUGA: Keluarga Honorer Cantik Disdik Salut Pihak TNI AL Beritikad Baik
Jika itu dilarang, akan berpengaruh terhadap pengelolaan hotel. Akhirnya yang menjadi korban adalah para pekerja, dimana manajemen bisa saja melakukan PHK besar-besaran.
"Masalah ini bukan hanya masalah kami pekerja, tetapi juga anak istri kami dan rakyat Kota Mataram secara umum,” katanya.
Mereka pun menilai Menpan RB Yudy Chrisnandi terlalu sombong dan angkuh. Mestinya ia juga memperhatikan para pekerja pariwisata yang terkena imbas dari kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Pemuda 18 Tahun Tewas Terseret Jaring di Laut
Untuk itu, FSPP dengan tegas menolak kebijakan tersebut dan meminta agar pemerintah daerah menyampaikan aspirasinya ke pusat.
Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh yang menemui massa aksi mengatakan, aspirasi yang disampaikan para pekerja, sama dengan keinginan Pemkot Mataram yang sedang mengembangkan pariwisata MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).
Pemkot juga menginginkan kebijakan itu dikaji kembali. ”Saya mengerti, apa yang Anda suarakan. Kami akan sampaikan ke pusat. Besok pagi (hari ini, Red) bisa saya sampaikan, tetapi lewat surat dulu,” janjinya.
Menurut Ahyar dampak yang ditimbulkan dari kebijkan itu sangat luas. Tidak hanya pelaku pariwisata, para pedagang kecil yang mengais untung dari pertumbuhan pariwisata di Kota Mataram pun ke imbasnya. Dan hal yang paling dikhawatirkan adalah PHK besar-besaran terhadap pekerja hotel. (ili/feb/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Edan, Pemuda Ini Jual Bekas Pacar Lewat Facebook
Redaktur : Tim Redaksi