jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai penting memprioritaskan empat hal terkait kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang meningkat.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta keempat hal tersebut masing-masing terkait profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.
BACA JUGA: Oalah, Jadi ini Penyebab Tabung Oksigen dan Susu Berlogo Beruang Langka
Menurutnya, hal ini penting sangat penting menjadi perhatian, terutama bagi prajurit yang sedang menjalani operasi khusus seperti di Papua.
"Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," ujar Sukamta di Jakarta, Rabu (7/7.
BACA JUGA: Hamdalah, Pasien COVID-19 yang Dirawat di Wisma Atlet Berkurang Lumayan Banyak
Sukamta kemudian menyebut prioritas kedua, yakni kebijakan, regulasi dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) harus dioptimalkan.
Sukamta menilai pandemi COVID-19 merupakan ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja.
BACA JUGA: RS Penuh Akibat COVID-19, Ruang Isolasi di Desa Jadi Solusi
Seperti partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan militer masih lemah.
Prioritas ketiga, dukungan dan pengembangan riset serta industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan.
"Rencana anggaran alutsista yang nilainya ribuan triliun rupiah, pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor."
"Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini kemudian menyebut prioritas keempat. Kemhan dinilai penting menginventarisir aset tanah yang dimiliki untuk mendukung pertahanan negara.
Menurut dia, program inventarisir aset tanah kemhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 triliun, bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat.
"Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan."
"Kemhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal," katanya.
Dia mengingatkan bahwa anggaran Kemenhan dalam APBN 2021 mencapai Rp 136,9 triliun. Alokasi anggaran tersebut meningkat dibanding anggaran 2020 lalu.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang