jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida menilai sikap kritis Menko Kemaritiman Rizal Ramli terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK mengagetkan publik. Sebab kritikannya terhadap dua kebijakan yang sudah berjalan, yakni pembelian 30 unit pesawat oleh Garuda jenis air bus dan kebijakan pembangkit listrik 35 ribu megawat, yang dianggapnya tidak masuk akal.
"Sikap ini tentu sangat janggal dan bahkan terasa sangat aneh," kata Laode Ida, Selasa (19/8).
BACA JUGA: Sang Pengadang Moge Naik ke Lantai 2 Dilantas Polda, Mau Apa?
Pertama ujar Ida, karena Rizal Ramli baru saja dilantik melalui mekanisme reshuffle. Pada kondisi psikologis, biasanya tak mungkin menteri langsung bersikap menentang kebijakan yang sudah berjalan, apalagi itu bukan bidang tugasnya.
Kedua lanjutnya, Rizal Ramli begitu berani menantang Wapres JK untuk berdiskusi di depan publik. Hal itu bisa berpotensi ingin mempermalukan Wapres JK. "Ini juga tidak etis dilakukan oleh seorang pembantu presiden/wapres," tegasnya.
BACA JUGA: Jelang Sidang Putusan, Sutan: Kalau Dihukum Mati, Saya Siap!
Tetapi ada satu pertanyaan menarik yang patut untuk dijawab Rizal. "Mengapa Rizal Ramli begitu sangat berani melakukan kritikan tersebut?," tanya Ida.
Pertanyaan ini ujar mantan senator asal Sulawesi Tenggara ini, tentu harus dijawab oleh Rizal Ramli.
BACA JUGA: Bertandang ke Markas Polisi, Inilah Permintaan Elanto Si Pesepeda Pencegat Moge Itu
La Ode menilai, sikap itu juga bisa ditafsirkan karena Rizal Ramli masih sangat terbawa dengan posisinya sebagai figur yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap berpotensi merugikan negara dan atau merugikan rakyat.
"Sikap seperti itu sudah biasa dilakukan saat Rizal masih bebas di luar pemerintahan," ungkapnya.
Selain itu, bisa saja Rizal ingin memberi warna baru dalam tradisi figur di kabinet yang tak boleh diam saja ketika melihat sesuatu yang tak beres. Kritik dari dalam dianggap akan sangat efektif untuk melakukan perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik.
"Tapi, bukankah akan lebih etis jika kritik itu dilontarkan dalam rapat tertutup di dalam kabinet termasuk dengan presiden dan wapres. Dengan begitu tidak ada kegaduhan ke publikseperti skarang ini. Pemimpin di tingkat negara seharusnya memperi contoh suasana sejuk ke publik, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan," pungkas Laode Ida.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Pertanyakan Belanja Negara di RAPBN 2016 Naik 6,9 Persen
Redaktur : Tim Redaksi