jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi, Nasyirul Falah Amru mengingatkan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli agar lebih bijak terkait polemiknya dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Menurut Falah, sudah semestinya Rizal sebagai menteri koordinator mengedepankan fungsi koordinasi ketimbang mengumbar pernyataan di media.
"Beliau (Rizal Ramli, red) sebagai menko seharusnya lebih santun melakukan koordinasi bawahannya. Bisa lebih elok dan bagus, jangan sampai hal-hal urusan internal diomongkan di luar terus,” ujar Falah di gedung DPR, Senin (7/3).
BACA JUGA: Pengamat Minta Jokowi Tolak Usulan Menteri ESDM soal Blok Masela
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, bukan sekali ini saja Rizal terlibat polemik dengan Sudirman. Sebab, sebelumnya Rizal juga pernah berpolemik soal pembangunan pembangkit listrik.
“Saya ingat, Pak Rizal beru saja duduk jadi menko sudah teriak-teriak soal proyek 35 ribu megawat. Padahal program ini sudah diputuskan di tingkat pemerintah oleh Presiden Joko Widodo,” ujar Falah.
BACA JUGA: Diduga Mencela Menteri, Pentolan Honorer K2 Ditahan di Polda
Ia bahkan mencatat sejumlah pernyataan Rizal yang sangat menyudutkan Sudirman. Misalnya, Rizal pernah menyebut Sudirman keblinger, takut pada kepentingan asing, hingga menyelundupkan aturan. “Tak elok lah Rizal menyebut seperti itu," ujar Falah.
Sedangkan polemik terakhir yang melibatkan Rizal adalah soal pembangunan kilang gas untuk Blok Masela. Rizal ngotot agar kilang Blok Masela dibangun di daratan.
BACA JUGA: OSO Ingin Sosialisasi 4 Pilar MPR via Medsos
Menteri koordinator perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan mengklaim Jokowi -sapaan Joko Widodo- sudah memutuskan pembangunan kilang Blok Masela dilakukan didarat. Padahal, kata Falah, kenyataannya justru presiden belum memutuskan apapun soal Bok Masela.
“Itu (Rizal) membohongi publik. Janganlah bermanuver seperti itu," pintanya seraya menambahkan, persoalan polemik Blok Masela akan ditanyakan langsung ke Sudirman dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Selasa (8/3).(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikap Pimpinan Komisi II DPR soal Rasionalisasi PNS
Redaktur : Tim Redaksi