jpnn.com - JAKARTA - DPP PDI Perjuangan meyakini kesejahteraan nelayan bisa lebih baik. Dalam catatan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, salah satu yang dihadapi nelayan saat ini adalah persoalan tempat tinggal atau rumah.
Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmun Dahuri menyatakan, Indonoesia yang sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka ternyata masih banyak penduduknya yang belum memiliki hunian layak. Dan mayoritas penduduk yang rumahnya tidak layak ada di permukiman nelayan karena tidak dilengkapi fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK).
BACA JUGA: Hanya Para Pemburu Rente yang Ngotot Pertahankan UU Migas
Rokhmin yang juga anak nelayan mengatakan kondisi itu ternyata masih berlangsung hingga kini."Saya sedih itu masih terjadi,” katanya dalam rapat koordinasi bidang (rakorbid) kemaritiman yang digelar DPP PDIP di Jakarta, Sabtu (22/8).
Rakorbid Kemaritiman itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf. Rokhmin yang juga mantan menteri kelautan dan perikanan menambahkan, sebaiknya pemerintah tidak hanya membangun pemukiman di perkotaan. “Tapi juga di pesisir dan kampung nelayan," tegasnya.
BACA JUGA: Percayalah, Jessica Bakal Divonis Tak Bersalah
Guru besar ilmu kelautan asal Cirebon, Jawa Barat itu menambahkan, membaiknya kesejahteraan nelayan juga harus diimbangi dengan perbaikan tempat tinggal mereka agar lebih sehat. Sebab, membaiknya pendapatan nelayan dari hasil melaut tak akan berarti jika rumahnya masih buruk dan sanitasinya tidak baik.
Karenanya, akan percuma jika meningkatnya pendapatan nelayan justru terkuras untuk pengobatan. “Akhirnya, biaya hidup nelayan dan keluarga tetap meningkat karena ada penyakit yang harus diobati,” tegasnya.
BACA JUGA: Pak SBY, Please Bicara soal Dokumen TPF Munir
Untuk itu, kata Rokhmin, PDIP bersama pemerintah akan terus mendorong meningkatnya pendapatan nelayan minimal bisa Rp 4 juta per bulan. Sebab, saat ini rata-rata pendapatan keluarga nelayan adalah Rp 2,5 juta per bulan.
Padahal, merujuk pada standar Bank Dunia maka seorang kepala keluarga tak termasuk dalam kategori miskin jika punya pendapatan USD 2 per hari. Jika dirupiahkan sekitar Rp 27.000 per hari.
Sedangkan setiap rumah tangga nelayan rata-rata terdiri dari lima orang yang terdiri atas suami, istri dan tiga anak. Artinya, ada 5 anggota keluarga dengan total kebutuhan USD 300 per bulan atau sekitar Rp 4 juta sebulan.
Karenanya Rokhmin berharap pendapatan nelayan minimal bisa Rp 4 juta per bulan. “Ini tugas kita PDIP bersama pemerintahan mewujudkan kesejahteraan nelayan yang meningkat," sebutnya.
Menanggapi hal itu, Pramono Anung berjanji akan menyampaikannya langsung ke Presiden Jokowi. Menteri yang juga kader PDIP itu terus mencatat beberapa hal penting sepanjang Rakorbid.
"Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya bisa pastikan, presiden sedang dan akan terus bekerja keras demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Pramono.(rmo/jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Tak Segera Disentuh Polisi, FPI Siapkan Aksi Lebih Besar Lagi
Redaktur : Tim Redaksi