jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Intelijen, Nurcahya Tandang menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono tentang dugaan adanya ketidaknetralan aparat terutama Polri dalam Pilkada Serentak 2018.
Menurut Nurcahya, bagi orang-orang yang mempunyai naluri intelijen tentu bisa merasakan ada gerakan yang memperlihatkan aksi-aksi atau bukti-bukti di lapangan.
BACA JUGA: Inilah Tiga Peran Penting Polri Dalam Pelaksanaan Pilkada
“Pak SBY punya naluri intelijen, beliau jenderal, mantan presiden dua kali periode, dan punya sense of intelligence sehingga pasti akan tahu bahwa ada gerakan-gerakan apakah itu oknum, golongan atau kelompok tertentu,” kata Nurcahya Tandang di sela-sela Diskusi Publik bertajuk “Saatnya Paramasuka Bicara” di Jakarta, Senin (25/6) kemarin.
Menurut Nurcahya, Pak SBY tentu merasakan dan melihat bahwa ada fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. “Silakan konfirmasi lagi ke Pak SBY,” katanya.
BACA JUGA: Oso Ajak Masyarakat Menciptakan Rasa Aman Saat Pilkada 2018
Nurcahya mengatakan jika ada gerakan bisa saja itu oknum, golongan atau kelompok tertentu namun tidak bisa mengatakan itu tersentralistik. “Mungkin juga bisa tersentralistik,” katanya.
Lebih lanjut, Nurcahya menganggap SBY berbicara seperti itu berarti ada suatu sinyal bahwa pihak-pihak tidak sekubu dengan orang punya kewenangan sejak sekarang harus berhati-hati. Namun, hal itu bisa dilawan dengan kontra intelijen.
BACA JUGA: Isu Poligami Warnai Pilgub Jabar Jelang Pemungutan Suara
Nurcahya menegaskan tidak bisa membiarkan begitu saja jika ada oknum aparat yang terlibat dalam gerakan di Pilkada yang dapat merugikan kelompok lain.
Ia berpesan agar tidak ada arogansi kekuasaan dan jangan ada otoritarian. Juga jangan ada operasi intelijen yang ilegal untuk menjegal kelompok-kelompok tertentu, paslon-paslon tertentu.
“Alasannya karena kita tidak ingin selalu ada dendam membentuk barisan sakit hati dan menggali lubang sendiri di negeri ini oleh para politisi,” katanya.
“Sekarang kalau andaikan berkuasa, ada arogansi berkuasa, ada kesewenang-wenangan dan nanti setelah tidak berkuasa, mereka lagi yang dijadikan sasaran tembak dalam operasi oleh rezim di atas panggung. Itu tidak kita harapkan,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono tentang keberpihakan aparat terutama Polri dalam Pilkada Serentak 2018 bukanlah omong kosong. Menurut dia, pernyataan Presiden Keenam RI itu justru memperkuat tudingan ketidaknetralan Polri seiring pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat.
"Oleh karena itu, dirasa perlu untuk kembali meneguhkan sikap netralitas Polri dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018," katanya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pjs Wali Kota Cirebon Layangkan Tinju ke Personel Polisi
Redaktur & Reporter : Friederich