jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, rakyat tidak salah jika harus menduduki gedung DPR RI untuk memuluskan agenda pengembalian UUD 1945 ke bentuk yang aslinya.
Menurutnya, gerakan itu merupakan hak yang sah sebagai upaya rakyat memberi masukan pada pemerintah.
BACA JUGA: Siapkan Agenda Demo 2 Desember, Rachmawati Kerja Sama dengan FPI
"Saya sudah konsultasi ke jajaran purnawirawan TNI. Salah satunya Pak Tri Sutrisno. Dia bilang ada tiga hal yang sah bisa dilakukan untuk meminta pemerintah kembali ke UUD 45 asli," ujar Tedjo Edhy Purdijatno saat menghadiri konsolidasi tokoh nasionalis bertajuk "Kembali ke Kiblat Bangsa" di Universitas Bung Karno, Jakarta, Minggu (20/11).
Tedjo Edhy kemudian menguraikan ketiga cara tersebut. Adapun cara pertama yang bisa dilakukan adalah cara konstitusional dengan memberikan masukan dan meminta pemerintah melakukan kajian soal wacana tersebut.
BACA JUGA: Kata Ara, Jokowi Juga Bisa Kumpulkan 1 Juta Massa di Monas
Namun, kata Tedjo, hal tersebut sulit dilakukan saat ini.
Cara kedua, lanjut Tedjo, adalah melalui cara ekstra konstitusional yang diaplikasikan melalui aksi turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa.
BACA JUGA: Kapolri Sebut Ulama Punya Peran Penting Menjaga Persatuan NKRI
"Tapi cara ini jangan diartikan sebagai upaya kudeta politik untuk menjatuhkan presiden," sambungnya, seperti diberitakan RMOL.
Cara ketiga, sambungnya, bisa dilakukan jika pemrintah tidak menggubris masukan rakyat.
Cara itu adalah dengan menduduki gedung DPR/MPR untuk memaksa wakil rakyat mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945.
"Rakyat sah jika harus menempuh cara menduduki MPR/DPR. Karena itu rumah rakyat. Di sana itu semua wakil kita. Jangan dianggap duduki DPR/MPR makar. Kita rakyat yang ingin perbaikan lebih baik," tegas Tedjo. (ian/RMOL)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ide Ahmad Dhani, Demo 2 Desember Disertai 1 Juta Bambu Runcing
Redaktur : Tim Redaksi