jpnn.com - JAKARTA - Forum Bidan PTT mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi segera mengeluarkan payung hukum pengangkatan mereka menjadi CPNS. Payung hukum dianggap bukti keseriusan pemerintah terhadap bidan PTT.
"Kalau hanya janji-janji, kami tidak percaya lagi. Kami maunya ada hitam di atas putih," seru Ketum Forum Bidan PTT Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Rabu (4/11).
BACA JUGA: Uji Kesiapan, TEPI Gelar Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak
Dia menambahkan, MenPAN-RB harus melakukan pendekatan dengan Menkopolhukam untuk mempercepat terbitnya PP Pengangkatan Bidan PTT, honorer kategori dua (K2) dan lainnya. Tanpa pendekatan dengan Menkopolhukam, penerbitan payung hukum jadi sulit.
"MenPAN-RB dan Menkum-HAM kan sama-sama di bawah koordinasi Menkopolhukam, jadi mestinya Pak Yuddy mendekati Menkopolhukam. Dengan adanya payung hukum, maka jalur masuk pengangkatan CPNS makin terbuka,” imbuhnya.
BACA JUGA: Pengamat: Ada Empat Catatan Kritis untuk Pilkada Serentak
Di sisi lain, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih menyatakan, janji Yuddy akan dipercaya honorer bila payung hukum sudah ada.
"Bagaimana mau angkat, payung hukum saja belum ada. Lah, Pak Menteri bisa saja bilang mau angkat dan diupayakan 2016. Tapi payung hukumnya sudah ada tidak. Kalau PP-nya belum terbit, sama juga bohong," tegas Titi. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Golkar Diprediksi Merapat ke KIH
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenag Harus Tuntaskan Hak Korban Tragedi Mina
Redaktur : Tim Redaksi