jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pernyataan sejumlah pihak yang terindikasi menuduh dirinya ikut campur dalam verifikasi partai politik (parpol) untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Masalah itu disinggung Jokowi dalam pidatonya di acara HUT Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta, Rabu (21/12).
BACA JUGA: Begini Kesepakatan KPU di Bawaslu soal Nasib Partai Ummat
"Paling enak itu memang mengambinghitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Jokowi.
KPU pada tanggal 14 Desember 2022 lalu telah menetapkan 17 parpol memenuhi syarat lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2024.
BACA JUGA: Amien Rais Tuding KPU Singkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024, Begini Balasan KPU
Jokowi pun menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Hanura yang lolos pada tahap verifikasi faktual tersebut.
Walakin, eks gubernur DKI Jakarta itu menegaskan urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu 2024 menjadi repot karena ada pihak yang menyeret-nyeret istana di balik keputusan tersebut.
BACA JUGA: Briptu D Penerima Suap Rp 4,4 Miliar Tak Dipecat Polda Sulteng, ART Minta Kapolri Bertindak
Diketahui, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais sebelumnya mengeklaim dapat info akurat terkait adanya manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.
Amien menyebut Partai Ummat menjadi satu-satunya parpol yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta Pemilu 2024 atas perintah kekuatan yang besar.
Nah, saat berbicara di forum Partai Hanura, Jokowi menyatakan masalah verifikasi parpol itu sepenuhnya urusan penyelenggara pemilu.
"Urusannya KPU itu, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," lanjut Presiden Jokowi.
Diketahui, dari 18 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi faktual, ada 17 partai politik dinyatakan lolos dan satu lagi, yakni Partai Ummat dinyatakan tidak lolos.
Suami Iriana itu pun kembali menegaskan dirinya tidak mengerti apa-apa mengenai urusan verifikasi peserta pemilu, karena tahapan tersebut 100 persen urusan KPU.
"Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi, tidak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada," tegasnya.
Amien Rais sebelumnya melontarkan tudingan ada kekuatan besar yang sengaja menyingkirkan Partai Ummat dalam tahap verifikasi faktual.
"Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Ummat tidak bisa mengikuti pemilu tahun 2024," ucap Amien melalui video melalui akunnya di Instagram @amienraisofficial, Selasa (13/12).
Terkini, mediasi antara KPU RI dan Partai Ummat yang difasilitasi oleh Bawaslu RI menyepakati dilakukan verifikasi ulang.
Poin tersebut menjadi kesepakatan dalam sengketa verifikasi faktual (verfak) partai politik calon peserta Pemilu 2024 tersebut.
Kesepakatan itu dituangkan dalam Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor 006/PS.Reg/Bawaslu/XII/2022.
Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Totok Hariyono dalam sidang pembacaan putusan kesepakatan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (20/12).
"Memerintahkan kepada termohon (KPU RI) melaksanakan isi kesepakatan ini selama tiga hari kerja sejak keputusan ini dibacakan," kata Totok.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam