jpnn.com, JAKARTA - Pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi terkait perizinan ekspor CPO dinilai sarat kepentingan politik.
Pengamat politik UIN Sjech Djamil Djambek Heru Permana Putra melihat ada upaya sistematik untuk menjegal ketua umum Golkar itu menjelang Pemilu 2024.
BACA JUGA: Menko Airlangga Minta Pemda Mewaspadai Efek El Nino yang Bisa Ganggu Produksi Pangan
"Airlangga Hartarto memiliki political value makin kuat jelang Pilpres 2024. Menurut saya kasus ini sarat kepentingan ekonomi-politik yang dilakukan oleh faksi-faksi yang memposisikan diri seolah dekat dengan istana," ungkap Heru saat dihubungi Kamis (27/7).
Menurut Heru, Golkar sebagai partai besar sepatutnya mengusung kader sendiri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
BACA JUGA: Kejagung Ungkap Alasan Mengapa Baru Periksa Airlangga Hartarto
Airlangga tentunya adalah yang paling berpeluang jadi sosok itu.
Dia juga diberikan mandat untuk menentukan capres, cawapres dan koalisi untuk Partai Golkar.
BACA JUGA: Ridwan Tak Ingin Ada Munaslub Golkar, Siap Jadi Panglima Pemenangan Airlangga
"Analisis kami, lawan-lawan politiknya mencoba menghentikan Airlangga dan merebut kepemimpinan partai dengan upaya pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus CPO ini,” ujar Heru.
Heru mempertanyakan dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto dalam kasus tersebut yang kesannya sangat dipaksakan.
Pasalnya, selama ini, Airlangga dikenal luas sebagai anggota kabinet dengan kinerja jempolan dan memiliki loyalitas yang baik terhadap Presiden Jokowi.
“Kalau kita mau jujur sebenarnya jika dilihat laporan-laporan yang lalu dari BPK, kenapa di saat 2022 kasus ini tidak muncul. Tapi kenapa harus muncul di saat jelang Pemilu 2024, jelang deadline pendaftaran Capres. Ini mirip situasi tekanan politik terhadap Nasdem yang mengusung Anies," tegas Heru.
Hal yang sama diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno.
Dia menilai pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto menjadi tanda tanya besar bagi publik.
Menurut Adi, jika memang persoalan minyak goreng yang menjadi alasan pemanggilan, maka pantas disebut absurd.
Pasalnya, kebijakan tersebut sudah menjadi bagian dari kebijakan politik yang pastinya sudah disepakati dalam rapat-rapat kabinet. (dil/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif