jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
Pernyataan Puan tersebut diamini oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga.
BACA JUGA: Sukarelawan Penerus Negeri Targetkan Jutaan Suara untuk Prabowo-Gibran
Menurut Jamiludin, politik Indonesia ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika.
“Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya, sudah diputuskan oleh MKMK. Dalam keputusan itu disebutkan Ketua MK melakukan pelanggaran etika berat,” tegas Jamiludin di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
BACA JUGA: Jenderal Agus Memberikan Penghargaan Kepada Prajurit TNI AD Berprestasi
Sebelumnya, Luhut memberikan pernyataan terkait perkembangan politik di tanah air.
Luhut menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat.
BACA JUGA: Bersama Crivisaya, Milenial Lubuklinggau Siap Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Merespons itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika.
“Ya, itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tetapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus dengan santun dan beretika,” ujar Puan.
Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Sebab, keputusan itu dinilai menguntungkan Gibran yang sebelumnya susah digadang-gadang sebagai cawapres.
Kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024.
Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama soal netralitas penyelenggara Pemilu.
“Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran, putra Jokowi. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK," ungkapnya.
Jamiluddin justru menilai pendapat publik yang didasarkan pada fakta patut menjadi kontrol sosial atas perilaku penguasa.
"Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta," tegasnya.
Tidak Menjaga Reformasi
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan arah dukungan Luhut sangat terang-benderang.
“Iya, enggak perlu ada analisa yang rumit melihat pernyataan Pak Luhut. Hidupnya dia bersama Jokowi sehingga yang dia ucapkan. Kalau Jokowi sekarang membela Prabowo-Gibran, ya, dia bicara tentang Prabowo-Gibran,” kata pria yang akrab disapa Hensat ini.
Dukungan Luhut kepada Presiden Jokowi adalah mutlak. Meski sahabatnya itu membangun dinasti politik dan oligarki, terlibat dalam skandal Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan pelanggaran konstitusi.
“Kemudian apakah peduli dengan dinasti politik dan lain-lain ? Kan kepentingan Luhut tidak di situ. Itu kepentingan orang-orang yang menjaga amanah reformasi. Pak Luhut jaga reformasi atau tidak? Itu yang dipertanyakan masyarakat,” ujar Hensat.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari