jpnn.com - jpnn.com - Polri cukup kerepotan memproses laporan Antasari Azhar terkait dugaan rekayasa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
Pasalnya, kasus tersebut terbilang luar biasa, mengingat statusnya yang sudah kekuatan hukum tetap. Namun, kasus pembunuhan tersebut masih dianggap bermasalah belakangan ini.
BACA JUGA: Ini Kata Ketua Komisi III soal Kriminalisasi Antasari
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan bagaimana posisi kasus tersebut.
Menurutnya, diketahui bahwa Antasari melaporkan adanya dugaan rekayasa kasus atau persangkaan palsu dengan adanya pesan singkat yang diduga dikirim orang lain dan sejumlah barang bukti yang hilang. ”Tapi, kasus ini telah inkracht,” ujarnya.
BACA JUGA: Wow! Fahri Hamzah Bela Pak SBY
Antasari diketahui telah menempuh semua upaya hukum dari banding, kasasi hingga upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK).
”Semua proses hukum telah dilalu dan sudah ada keputusannya,” papar mantan Kapolda Banten tersebut.
BACA JUGA: SBY Kontra Antasari, Bamsoet: Bisa Jadi Perang Terbuka
Bahkan, Antasari juga telah mengajukan grasi atau pengurangan hukum para Presiden Jokowi. Grasinya juga telah dikabulkan, sehingga membebaskan Antasari.
”Sudah inkracht karena PK, lalu inkracht lagi karena mendapatkan grasi,” terang mantan Karopenmas Divhumas Mabes Polri tersebut.
Dalam sudut pandang hukum, lanjutnya, bila seorang terpidana mengajukan grasi itu dapat diartinya terpidana mengakui kesalahan yang dilakukan. Artinya, pelanggaran hukum itu terjadi. ”Proses hukumnya sudah sampai taraf seperti itu,” terangnya.
Karena posisi kasus yang sudah inkracht, maka penyidik Bareskrim tentunya perlu untuk melakukan penelusuran yang sangat cermat.
”Karena akuntabilitas perkara sudah sedemikian rupa, kecuali kalau kasus belum seperti itu,” ungkapnya.
Yang paling utama dipelajari penyidik adalah aspek hukumnya kasus tersebut, apakah kasus yang berdiri sendiri atau memang kasus yang secara realitas berkaitan dengan kasus sebelumnya yang statusnya berkekuatan hukum tetap. ”Harus kami teliti dulu semua,” tegasnya.
Sementara Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, karena sudah mendapatkan grasi, maka sebenarnya kasus dari Antasari ini tidak mungkin untuk dilanjutkan. ”Hanya ada satu kuncinya, yakni menemukan bukti baru,” paparnya.
Bukti baru tersebut, lanjutnya, yang memungkinkan untuk kasus Antasari dibuka kembali dengan melalui PK. Sebab, PK bisa dilakukan berulang kali.
”Atau juga bisa seperti yang dilakukan Antasari, melaporkan ke polisi. Tapi, juga perlu untuk memiliki bukti baru itu,” tuturnya.
Selama ini, bukti baru yang diajukan selalu berkutat soal pesan singkat yang disebut Antasari. Dia mengatakan, semua itu bukanlah bukti baru, sehingga susah untuk melanjutkannya.
”Kalau soal cerita adanya Harry Tanoe dan SBY, setahu saya itu masih sekedar informasi, belum menjadi bukti baru,” ungkapnya.
Namun, bila Antasari ternyata tidak memiliki bukti baru tersebut. Maka, posisinya justru Antasari itu melakukan fitnah. ”Justru harusnya lebih hati-hati agar tidak malah terjebak,” paparnya. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketum AMD Sebut Kasus Antasari Murni Pembunuhan
Redaktur & Reporter : Soetomo