JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diingatkan untuk tidak ikut-ikutan dengan DPR yang pilih tebal kuping soal masalah pembangunan kantorPeneliti Indonesi Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menyarankan DPD untuk lebih banyak belajar dan mendengar terkait pembangunan kantor, bukan malah mencontoh DPR yang menuai dengan proyek gedung barunya
BACA JUGA: Marzuki Tuding DPD Langgar Konstitusi
"DPD jangan mencontoh kesalahan DPR
BACA JUGA: Pimpinan Segera Tertibkan Anggota DPR
Dia menilai, alasan pembangunan gedung baru DPR dan kantor perwakilan DPD di daerah sama-sama tak jelas.“Sama saja dengan DPR, alasannya tidak jelas
BACA JUGA: PPP Desak Setgab Segera Bahas PT
Biasanya mengikuti standar PU, seperti luas gedung, dan berapa harga,” imbuh Ade.Lebih lanjut Ade menegaskan, DPD harus bisa menjelaskan alasan pembangunan kantor perwakilan itu kepada masyarakatSebab, proses pembangunan gedung perwakilan DPD ini lebih tertutup ketimbang rencana pembangunan gedung DPR.
Rencana pembangunan gedung DPR itu meskipun berbuah kontroversi, namun prosesnya tetap dilakukan terbukaHal ini berbeda jauh dengan proses pembangunan gedung perwakilan DPD yang justru sangat tertutup
"DPR masih mengumumkan di situsnya, sementara DPD tidakJadi, kita sangat sulit mendapatkan data-datanya," ujarnya
Kendati sampai saat ini rencana pembangunan gedungnya juga kontroversial, kata Ade, DPR paling tidak masih berupaya untuk menjelaskan kepada publikMaka dari itu, Ade mengingatkan DPD agar banyak belajar dari kesalahan DPR"Bukan malah mencontoh perilaku DPR yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat," ungkapnya.
Ade pun mencium aroma tak sedap dalam pembangunan kantor eprwakilan DPD di setiap provinsiSebab, pembangunan yang terkesan dipaksakan itu justru menguatkan dugaan adanya pemburu rente"Reasoning-nya (alasannya) gak jelas, sama seperti DPR, ini mau mencari rente," tudingnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sosok Bang Ali Dirindukan di Pemilukada DKI
Redaktur : Tim Redaksi