jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Riset dan Inovasi (BRIN) yang didukung oleh United Nations Development Programs (UNDP) menggelar lokakarya dan pameran hasil Proyek GOLD- ISMIA, Rabu (7/12).
Workshop ini akan menghadirkan hasil proyek selama 5 tahun di 6 lokasi Menurut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati.
BACA JUGA: KLHK Bersikap Tegas Kepada Peneliti Asing Erik Meijaard yang Melanggar UU
Proyek ini dilakukan di Kulonprogo, Lombok Barat, Minahasa Utara, Halmahera selatan, Gorontalo Utara dan Kuantan Singingi.
Rosa Vivien menjelaskan proyek ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan penggunaan merkuri di Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) dengan cara penguatan regulasi, memberikan akses pembiayaan untuk pembelian peralatan pengolahan emas tanpa merkuri, memberikan bantuan teknis alih teknologi, peningkatan kesadaran terhadap bahaya merkuri, dan memberikan akses seimbang untuk penambang perempuan dan laki-laki.
BACA JUGA: KLHK Raih Peringkat Pertama SDGs Action Awards 2022
"Proyek telah mendokumentasikan sebesar 19,47 ton merkuri yang telah dihindari penggunaannya oleh penambang PESK di lokasi proyek GOLD-ISMIA," kata Rosa Vivien.
Dia menyebutkan hal itu juga membuktikan kepada pihak internasional dan nasional bahwa Indonesia telah melakukan kewajibannya dengan baik sebagai negara anggota Konvensi Minamata.
BACA JUGA: Dukung Mitigasi Perubahan Iklim, APP Sinar Mas Gandeng KLHK
Tak hanya itu, dia juga menjelaskan paparan merkuri dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, dan merupakan ancaman khusus bagi perkembangan anak dalam rahim dan awal kehidupan.
Penghapusan merkuri secara bertahap dari sektor PESK merupakan hal yang paling penting.
Sebagaimana diketahui, PESK menjadi sumber terbesar dari pelepasan merkuri ke alam.
"Melalui Proyek GOLD-ISMIA, 6 lokasi proyek telah menurunkan penggunaan merkuri sebanyak 23 ton dan menghasilkan 3,3 ton emas bebas merkuri," ungkapnya.
Rosa Vivien juga menjelaskan sedikitnya ada lima manfaat proyek itu yang dirasakan oleh pemerintahan Indonesia.
Pertama, proyek itu memperkuat kebijakan Pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
"Kedua, memberikan solusi pengganti merkuri kepada penambang dengan memperkenalkan alternatif teknologi yang lebih produktif dan ramah lingkungan," kata Rosa Vivien.
Proyek itu juga memfasilitasi penerbitan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
"Keempat, memberikan pembiayaan (seed funding) bagi penambang untuk membangun fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri, dan juga menjembatani para penambang untuk mendapatkan pembiayaan," jelasnya.
Manfaat terakhir, lanjut Rosa Vivien, proyek itu juga mendukung dan memfasilitasi para pihak di tingkat nasional dari berbagai kementerian terkait untuk dapat terus mendukung sektor PESK menjadi lebih baik dan bertanggung jawab.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra