jpnn.com, SAMARINDA - Panggung politik jelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) masih dinamis.
Partai Golkar dan PKB tercatat sudah membuka penjaringan bakal calon kepala daerah.
BACA JUGA: Luka Parah Ditabrak Mobil, Politikus Golkar Tewas
Bedanya, PKB membuka pendaftaran bakal calon gubernur (cagub) dan bakal calon wakil gubernur (cawagub), tidak demikian partai berlambang beringin.
Golkar hanya memberikan peluang untuk pengisi kursi KT 2. Si pemegang mandat bakal cagub telah ada, yakni Rita Widyasari, ketua DPD Golkar Kaltim. PAN tak mau ketinggalan.
BACA JUGA: Terdakwa Mengaku Antar Rp 4 Miliar ke Politikus Golkar
Tak bisa menyorong pasangan calon sendiri, mereka membuka pendaftaran sejak 10–24 April. Selanjutnya, tahapan verifikasi pada 25 April hingga 1 Mei.
Ketua Tim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim dari PAN, Masrul mengatakan, tak ada syarat khusus yang diminta dalam proses rekrutmen. Pun begitu, tidak ada mahar.
BACA JUGA: JPU KPK Heran Sekelas Setnov Masih Mengurus Kaus Partai
Dia pun memastikan tak ada perbedaan perlakuan antara kader dan non-kader.
Masrul mengungkap, PAN memiliki dua nama potensial dari internal, yakni Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Kaltim Abdul Waris Husain dan anggota MPP Ambo Dalle.
Kedua nama tersebut bisa ditawarkan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua DPW PAN Kaltim Darlis Pattalongi tak masuk.
Yang bersangkutan, terang dia, hendak fokus mengurus partai. Apa suatu keharusan figur yang mendaftar penjaringan bakal cagub di PAN menggandeng salah satu nama itu?
“Tidak ada. Kami hanya menawarkan. Tak dipilih pun legawa,” ujar dia seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).
Partai besutan Zulkifli Hasan itu sadar. Dengan modal empat kursi, mesti berkoalisi dengan partai lain.
Sejauh ini, ada dua partai yang sudah berkomunikasi resmi. Yakni PKS dan PKB. Di luar itu, secara personal juga dilakukan pengurus.
Ketika Golkar mengajak berkoalisi, juga siap. Namun, belum mengerucut bergabung dalam satu koalisi.
Disinggung figur, kata dia, beberapa tokoh sudah diajak berdiskusi.
Di antaranya, Isran Noor (mantan bupati Kutai Timur), Farid Wadjdy (rektor Universitas Nahdlatul Ulama Samarinda), dan Rusmadi (sekprov Kaltim).
“Secara resmi kami bukan pendaftaran. Jadi, kelihatan mana yang memang serius,” ucapnya.
Yang jelas, mekanisme penjaringan berjalan dari bawah. Bukan dewan pimpinan pusat memutuskan serta-merta.
“Juli nanti sudah ada rapat pleno penetapan. DPP juga sebelum memutuskan akan mengajak DPW komunikasi,” tuturnya. (ril/riz/k16)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akom Pernah Minta Ical Ingatkan Setnov soal e-KTP
Redaktur & Reporter : Soetomo