jpnn.com - JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati hak konstitusional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada.
Karena itu, menurut Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, aktivis dan simpatisan partainya tidak akan turun ke jalan menolak Perppu tersebut.
BACA JUGA: KPK Geledah 2 Tempat Terkait Kasus Bos Bukit Jonggol Asri
Sebaliknya, akan mengkaji secara serius sehingga didapatkan pandangan objektif dan rasional dalam konteks kepentingan bangsa dan negara.
"Sudah saatnya kita mengedapankan cara-cara berpolitik yang santun. Kalaupun ada keputusan politik yang berseberangan dengan kepentingan kita, mesti harus tetap dihormati. Bila ingin mengajukan protes dan penolakan, sebaiknya dilakukan melalui saluran-saluran formal konstitusional yang ada," kata Saleh di Jakarta, Jumat (3/10).
BACA JUGA: Jokowi: Rakyat Lagi Seneng-senengnya Berdemokrasi
Daulay menegaskan, PAN belum bisa memberikan pandangan. Karena selain baru ditandatangani, Perppu juga masih akan dipelajari. Jika dinilai baik bagi kepentingan bangsa, tentu tidak ada alasan bagi PAN untuk menolaknya. Tapi jika dinilai akan menimbulkan masalah baru, PAN memiliki hak untuk menolaknya.
"Saya meyakini partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu, semua pihak diharapkan bersabar dan memberikan kesempatan bagi semua fraksi yang ada di DPR untuk mempelajarinya," kata Daulay.
BACA JUGA: SBY : Saya Sudah Blusukan, Sebelum Jokowi
Menurut anggota DPR periode 2014-2019 ini, bagaimana pun semua fraksi dipastikan akan berpihak pada demokrasi demi kepentingan bangsa dan negara.
"Yang aneh, ada banyak pihak sudah memastikan KMP akan menolak. Padahal, waktu itu Perppu-nya sendiri belum ditandatangani. Perlu dicatat, apapun keputusan kolektif KMP, dipastikan akan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
KMP sebagai bagian dari kekuatan politik nasional, kata Daulay, hanya akan memperjuangkan kepentingan nasional. Tidak mungkin ada kesepakatan jika perjuangan itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, apalagi kepentingan asing di Indonesia.
Bahkan, partai-partai yang tergabung di dalam KMP menjadi sangat solid karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan demokrasi Pancasila demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Penyebab PDIP Gagal Kuasai DPR
Redaktur : Tim Redaksi