jpnn.com - JAKARTA - Politikus PAN Muhammad Nadjib mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum mendengar adanya rencana revisi UU MD3. Namun, PAN tidak akan mendukung jika Koalisi Indonesia Hebat menginginkan perubahan UU.
Pasalnya, hal itu tidak berhubungan dengan perbaikan nasib rakyat. ”Hanya bagi-bagi jabatan di DPR. Itu tidak arif,” terang Najib, Sabtu (5/9).
BACA JUGA: Presiden KSPI Minta Menteri ‎Hanif Mundur, Jika...
Mantan anggota DPR dua periode itu menambahkan, revisi UU MD3 tidak menjadi prioritas PAN. Sebab, PAN bergabung di pemerintahan agar krisis ekonomi bisa diatasi.
Investor dan pelaku pasar akan optimistis jika pelaku politik di Indonesia bersatu. ”Indonesia sedang krisis. Sebaiknya DPR dan pemerintah memikirkan rakyat,” tambah Najib.
BACA JUGA: Presiden KSPI Tantang Menteri Hanif
Di sisi lain, pengamat politik Hanta Yuda mengatakan, bergabungnya PAN membuat nafsu KIH untuk merevisi UU MD3 semakin besar. Sebab saat ini partai pemerintah itu sudah menang dalam segi jumlah.
Hanta menambahkan, KIH ingin mengembalikan UU MD3 seperti dulu. Yaitu partai pemenang pemilu berhak mendapatkan jatah sebagai ketua DPR. Artinya kader PDIP nantinya akan menempati posisi ketua DPR menggantikan Setya Novanto. ”Pasti akan ada kocok ulang pimpinan. Saya yakin itu,” ujar Hanta. (aph)
BACA JUGA: Begini Strategi KMP Jegal Revisi UU MD3
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Komunikasi Politik Jokowi-JK Masih Berbau Kampanye
Redaktur : Tim Redaksi