jpnn.com, JAKARTA - Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 mendapat respons positif sekolah-sekolah swasta.
Pasalnya, melalui SKB 4 Menteri yang diumumkan Selasa, 30 Maret 2021 itu, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
BACA JUGA: Kemendikbud Targetkan 75 Ribu Guru Punya Kompetensi Khusus TIK
Menurut Ketua Umum Yayasan BPK Penabur Adri Lazuardi, untuk menindaklanjuti SKB 4 Menteri, pihaknya langsung melakukan uji coba terbatas sejak bulan lalu.
Uji coba terbatas pada sekolah-sekolah penabur di sembilan daerah itu untuk mengevaluasi teknologi apa yang akan digunakan pada 12 Juli mendatang.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021, Kemendikbud Menjawab soal Tes Bakat Skolastik, Jelaskan 4 Materi
"Kami punya Pokja PJJ (pembelajaran jarak jauh) yang terus mencari metode terbaik untuk PTM terbatas nanti," ujarnya kepada JPNN.com, Sabtu (17/4).
Dalam uji coba terbatas itu, menurut Adri, siswa yang belajar di sekolah harus atas persetujuan orang tua.
Pihak sekolah tidak menentukan siswa mana yang harus luring dan daring.
"Saya sudah melihat berbagai persiapan beberapa kota lewat zoom. Di mana ada 5-6 siswa tatap muka, gurunya mengajar di kelas, siswa lainnya lewat zoom dalam jam yang sama," ungkap Adri.
Dalam uji coba terbatas itu, lanjutnya, siswa yang belajar di sekolah harus atas persetujuan orang tua.
Pihak sekolah tidak menentukan siswa mana yang harus luring dan daring.
Dia menegaskan, izin orang tua menjadi prioritas sekolah untuk memilih siswa yang tatap muka. Walaupun 60 persen pendidik dan tenaga kependidikan dari total 5400 (4100 di antaranya guru) sudah vaksinasi, tetapi sekolah tetap melakukan pengetatan.
"Seluruh sekolah penabur diwajibkan melayani siswa yang orang tuanya memilih daring sekalipun hanya satu orang," katanya.
Adapun sembilan daerah yang sudah melakukan ujicoba terbatas adalah Bogor, Cianjur, Metro, Jatibarang, Sukabumi, Serang, Bandung, Cimahi, dan Cicurug.
Selama uji coba terbatas, siswa yang belajar di sekolah maksimal enam siswa atau di bawah 50 persen.
"Sejauh ini, belum ada laporan kasus Covid-19 karena memang pembelajaran tatap mukanya dibuat sangat terbatas. Selain itu protokol kesehatan diterapkan ketat," ujarnya.
Dia mengakui, sebagian orang tua menginginkan PTM terbatas. Sebagian lagi masih ragu-ragu.
Itu sebabnya, BPK Penabur terus mencari teknologi yang bisa mempermudah proses hybrid learning. Masalah biaya, menurut Adri, tidak perlu mahal karena saat ini banyak pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan sekolah.
"Era new normal ini, sistem hybrid learning sudah keniscayaan tetapi orang tua tetap menjadi faktor penentu," ujarnya.
Di sisi lain, Adri meminta perhatian pemerintah untuk jaringan internet yang masih jadi kendala. Walaupun infrastruktur sekolah sudah siap, tetapi bila jaringan bermasalah, akan mengganggu proses belajar mengajar.
"164 sekolah penabur yang tersebar di 15 kota siap menerapkan PTM terbatas. Namun, kendalanya masih di jaringan, mudah-mudahan ada solusinya," ucapnya.
Dia mengatakan, sejak Januari 2021 sekolah penabur sudah siap melakukan PTM terbatas karena rencana awal pemerintah diberlakukan semester genap. Kesiapannya mulai dari infrastruktur sampai guru dan tendik yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad