jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai sudah banyak memangkas perizinan eksplorasi migas.
Targetnya adalah untuk membuat investor migas mau berinvestasi di Indonesia.
BACA JUGA: SKK Migas Terus Tingkatkan Lifting Minyak
Kepala Lead Eksternal SKK Migas Bambang Dwi Djanuarto mengatakan, pihaknya bekerja keras agar target investasi migas bisa tercapai.
Sehingga nantinya akan ada temuan-temuan migas di tanah air yang membantu cadangan migas.
BACA JUGA: DPRD Tuban Mediasi JOB PPEJ dengan Warga
"Kondisi migas kita kritis. Hanya saja kita meyakini dengan regulasi dan peraturan perizinan yang membaik, maka akan berdampak bagi temuan migas baru," ucap Dwi.
Sementara, Ketua Forum Jurnalis Jakarta Akhmad Yuslizar mengatakan, otonomi daerah ternyata juga berdampak pada munculnya peraturan perundangan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Jalan Sehat Tutup Peringatan Bulan K3
"Mereka membuat produk perundangan baru yang menambah ijin ijin baru. Alhasil meja-meja makin banyak dan pungli pun bertebaran," tegasnya.
Pria yang karis disapa Yos ini mengatakan, keputusan pemerintah Jokowi untuk memangkas perijinan adalah kebijakan yang luar biasa.
Yos juga mengatakan masyarakat juga harus sadar dan jangan sampai gagal paham tentang kondisi migas terkini.
"Kita bukan lagi penghasil migas. Kita sudah impor. Cadangan kita hanya 3.3 miliar barel. Akan habis dalam 10 tahun," jelasnya. (mg7/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MAKI Ajak Bareskrim Kolaborasi di Praperadilan Kondensat
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh