JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono meminta armada TNI Angkatan Udara tak gentar dengan pesawat asing yang melintas di langit republikBatas-batas udara sudah jelas, karena itu, setiap pelanggaran harus ditindak dengan tegas
BACA JUGA: Kejagung Didesak Ungkap Korupsi Lain Sisiminbakum
"Pesawat bisa dihalau atau diminta keluar," kata Agus dalam rapat koordinasi perbatasan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (20/07)
Informasi yang dihimpun koran ini, sebuah pesawat angkut C17 Globe Master pernah masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Pesawat angkut raksasa itu masuk lewat Pekanbaru, Riau
BACA JUGA: Tunjangan Pemda Harus Dievaluasi
Pesawat dihalau keluar oleh kekuatan TNI AU hingga Morotai"Ya memang kadang-kadang ada yang melewati batas, kita kalo menghadapi seperti itu melakukan protes diplomatik dengan maksud bahwa kita menjaga, mengelola wilayah tersebut," kata orang nomor satu di tubuh TNI ini
BACA JUGA: Basrief Minta KPK Dipercaya Bongkar Century
Agus menjelaskan TNI telah menyelesaikan soal ini lewat diplomasiPihaknya mengaku sudah melayangkan surat protes"Oh ada ituSudah (dikirim)," katanya
Saat ini, TNI AU mempunyai beberapa pangkalan udara terluar yang dilengkapi pesawat-pesawat patroli"Saya minta ambil tindakan secara tegas, proporsional," katanya
Di bagian lain, Indonesia dan Malaysia masih terus membahas perbatasan lautSelama ini masih terjadi perbedaan pemahaman batas laut kedua negara, terutama di grey area (zona abu-abu)"Kalau memang melanggar di negara bersangkutan dikenakan hukum di negara itu," kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksamana Madya Didik Heru Purnomo.
Saat ini Bakorkamla, kata Didik, telah melakukan kesepakatan dengan Malaysia Maritim Enforcement Agency (MMEA) mengenai kerjasama keamanan di perairan antar dua negara khususnya meliputi grey area, seperti illegal fishing
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui rendahnya komitmen para pemangku kepentingan pembangunan perbatasanKarena proses perencanaan yang dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional ternyata belum sebanding dengan realisasi dalam bentuk alokasi anggaran oleh kementerian dan lembaga terkait
Sebagai contoh kementerian dan lembaga terkait hanya mengalokasikan 0,5 persen dari total usulan daerah, atau sebesar Rp 293miliar, yang akan didistribusikan kepada daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Sementara proporsi dana alokasi khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP) tahun 2012, berjumlah Rp 100 miliar, atau hanya sekitar 0,5 persen dari total DAK 2012 sebesar Rp22 triliun
Mendagri juga menilai sekitar 79 Pos Lintas Batas (BLP) maupun Laut (PLBL) di beberapa titik PLB yang di pihak Indonesia sudah disiapkan, ternyata tidak disambut dengan baik oleh pihak negara tetangga
Contoh kasus di Soeta Merauke, Indonesia siap namun ternyata dari PNG tidak bersedia membuka PLB?Kasus lain, di Simangaris Kabupaten Nunukan, kita siap ternyata Malaysia mengingkari dengan alasan tidak layak untuk PLB," katanya.(rdl/iro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuding Nazaruddin Jual Nama Anas demi Uang
Redaktur : Tim Redaksi