jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Moeldoko menilai isu oknum Babinsa memengaruhi warga untuk memilih calon presiden tertentu telah berkembang terlalu liar. Hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan antara masyarakat sipil dan TNI.
Menurutnya, dugaan pelanggaran oleh oknum TNI harusnya ditangani secara hati-hati. Ia mengimbau masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran untuk melapor langsung kepada atasan yang bersangkutan.
BACA JUGA: Wiranto Tugasi Mantan Kapolri dan Kasad Menangkan Jokowi-JK
"Kita himbau, kalau seandainya ada Babinsa yang menyimpang, maka saran saya, foto dia. Kalau enggak bisa tahan dulu, cari saksi, lalu laporkan ke pimpinannya. Bukan mengembangkan isu yang semrawut kayak begini," tegas Moeldoko dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/6).
Moeldoko mengatakan, seperti halnya unsur TNI lain, Babinsa adalah milik masyarakat. Fungsi mereka juga sangat dibutuhkan pemerintah untuk menjaga keamanan teritorial.
BACA JUGA: Terbang ke Swiss, Cak Imin Hadiri Sidang ILC ke 103
Moeldoko pun memastikan, Babinsa yang melakukan pelanggaran pasti akan ditindak. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak berprasangka buruk kepada Babinsa.
"Babinsa itu manusia, dia bukan hantu enggak perlu ditakuti. Kalau ada yang salah sedikit ya wajar, wong dia lulusan SMP/SMA. Kalau ada penyimpangan, jangankan Babinsa, Dandim atau panglima pun saya copot. Saya enggak main-main," ujar Moeldoko.
BACA JUGA: Klaim Prabowo-Hatta Unggul 60 persen di 7 Provinsi
Lebih lanjut Panglima TNI berharap peristiwa ini tidak membuat para Babinsa patah semangat dalam menjalankan tugas. Moeldoko mengaku siap pasang badan untuk mereka.
"Seluruh Babinsa saya bekerjalah, jangan kendor dengan peristiwa ini. Babinsa tegar dalam bertugas dan dilarang melakukan penyimpangan sedikit pun. Seluruh tanggung jawab ada di pundak Panglima TNI," tegasnya lagi.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tantang Pengumbar Fitnah, JK Siapkan Rp 1 M
Redaktur : Tim Redaksi